Inggris Lobi New York Times Soal File Snowden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung New York Times.  REUTERS/Eric Thayer

    Gedung New York Times. REUTERS/Eric Thayer

    TEMPO.CO, New York - Editor eksekutif New York Times, Jill Abramson, telah mengkonfirmasi bahwa pejabat senior Inggris mencoba membujuknya untuk menyerahkan dokumen-dokumen rahasia yang dibocorkan oleh mantan kontraktor badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), Edward Snowden.

    Abramson mengatakan, dia didekati oleh Kedutaan Inggris di Washington setelah ada pengumuman bahwa New York Times bekerja sama dengan media Inggris, Guardian, untuk menggali lebih dalam atas beberapa file yang diungkapkan oleh Snowden soal aksi pengumpulan informasi panggilan telpon dan data di internet oleh NSA.

    Di antara file-file tersebut beberapa berkaitan dengan kegiatan badan intelijen Inggris, Government Communications Headquarters (GCHQ) --lembaga yang bertanggung jawab atas intersepsi sinyal di Inggris.

    "Mereka berharap bahwa kita akan menyerahkan materi apapun yang mungkin akan kami terbitkan, berkaitan dengan Edward Snowden. Tak perlu dikatakan saya mempertimbangkan apa yang mereka katakan, dan saya mengatakan tidak," kata Abramson kepada Guardian dalam sebuah wawancara untuk menandai peluncuran ulang International Herald Tribune sebagai International New York Times, 13 Oktober 2013.

    Apa yang disampaikan Abramson ini menunjukkan sejauh mana pemerintah Inggris telah mencoba mencegah adanya liputan pers soal dokumen yang dibocorkan Snowden. Pada Juli 2013, pemerintah Inggris mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Guardian untuk mencegah media ini mempublikaskan berita bocoran dari Snowden, yang kemudian berujung pada penghancuran hard drive komputer yang berisi beberapa file dari Snowden.

    Abramson mengatakan, apa yang terjadi terhadap Guardian itu sulit dibayangkan terjadi di Amerika Serikat, yang Amandemen Pertama dari Konstitusi negara ini memberikan perlindungan atas kebebasan pers sangat kuat. Ia membandingkan situasi itu mirip dengan yang dialami New York Times saat digugat pemerintah ke pengadilan karena menerbitkan Pentagon Papers. Kalah di pengadilan tingkat bawah, New York Times menang di Mahkamah Agung. Pentagon Papers adalah sebuah studi yang dipersiapkan oleh Departemen Pertahanan soal sejarah keterlibatan politik-militer AS di Vietnam tahun 1945 sampai 1967.

    Abramson, yang menjadi editor eksekutif New York Times sejak 2011, menyebut langkah kedutaan Inggris di Washington itu sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan editorial koran ini dalam kaitannya dengan bocoran dokumen oleh Snowden.

    Di AS, Pemerintahan Obama telah meminta pada beberapa kesempatan kepada New York Times untuk mempertimbangkan pemotongan informasi tertentu dari dokumen yang dibocorkan Snowden. Kata Abramson, New York Times selalu mempertimbangkan itu dengan menilai secara seksama kemungkinan adanya ancaman bagi keamanan nasional dari publikasi berita soal itu. "Posisi dasar kami biasanya menitikberatkan pada sisi memberikan informasi kepada publik," kata dia.

    Di Amerika Serikat dan Inggris, kata Abramson, "ada perang melawan teror yang dilancarkan atas nama masyarakat, dan masyarakat memiliki hak untuk memiliki informasi tentang hal itu. Ini penting. Guardian serta New York Times menyediakan layanan yang sangat berharga, memungkinkan orang untuk memutuskan sendiri apakah badan-badan intelijen terlalu mengganggu melalui program pengumpulan data yang mereka lakukan."

    Menurut Abramson, tradisi politik Inggris dan Amerika berbeda. Ia menyebut hukum pers di Inggris lebih ketat. "Tidak ada penerimaan atau kesetiaan yang sama atas gagasan yang kami miliki di sini: bahwa pers yang bebas merupakan dasar untuk masyarakat bebas, dan arus informasi yang bebas adalah penting untuk menginformasikan publik yang membuat keputusan soal bagaimana mereka ingin diatur."

    Guardian | Abdul Manan  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.