Aparat Hukum se-Asia Tenggara Adakan Pertemuan Antiteroris

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Lebih dari 30 aparat penegak hukum yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik bertemu di Bangkok, Thailand, untuk membahas strategi pencegahan dan pendeteksian terorisme, Rabu (13/3). Konferensi yang juga disponsori oleh departemen kehakiman AS serta Akademi Penegakan Hukum Internasional (ILEA) akan membahas sejumlah isu berkenaan dengan kampanye antiterorisme di Asia Tenggara. Ravic Huso, penanggung jawab Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Bangkok, dalam pembukaan pertemuan itu Selasa malam itu mengatakan bahwa kegiatan ini telah direncanakan jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum serangan di AS. “Negara-negara di kawasan ini sekarang sedang bekerja sama untuk menciptakan pendekatan yang terintegrasi unutk meningkatkan penegakan hukum melawan teroris,” katanya. Pihak keamanan dikawasan ini akan memperoleh pelatihan mengenai tingkah laku organisasi teroris, metode penangkalannya serta pencegahan terhadap serangan yang mungkin timbul, usaha bersama kawasan dalam menanggulangi ancaman terorisme, dan peran pihak imigrasi serta bea cukai. Agen khusus dari Biro Penyelidik Federal (FBI) akan membahas berbagai aspek terorisme dalam konferensi tiga hari itu. Dalam sebuah ceramah kepada para delegasi yang hadir hari ini, Michael Horowitz, Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS, menekankan dampak serangan 11 September terhadap New York dan Washington. “Peristiwa 11 September sekali lagi mengajarkan kepada kita bagaimana rapuhnya pertahanan sebuah negara terhadap tindakan terorisme,” kata Horowitz. Pertemuan yang dihadiri oleh aparat keamanan dari Brunei, Kamboja, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam ini akan berakhir hari Jumat besok. (Budi Riza-Tempo News Room/AFP)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.