Kolombia dan FARC Sepakat Pembagian Tanah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Milisi Pemberontak Kolombia, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). dw.de

    Milisi Pemberontak Kolombia, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). dw.de

    TEMPO.CO, Havana - Pemerintah Kolombia dan pemberontak sayap kiri, FARC, Ahad, 26 Mei 2013, di Havana, Kuba, mencapai kata sepakat atas pembagian lahan menyusul pembicaraan damai yang telah berlangsung kurang lebih enam bulan.

    "Kesepakatan ini akan menjadi awal dari sebuah transformasi radikal bagi penduduk desa di Kolombia," demikian salah bunyi kesepakatan yang dibacakan bersama.

    Kesepakatan kedua belah pihak yang berseteru lebih dari 50 tahun itu juga menyangkut pembangunan sosial dan ekonomi bagi penduduk desa termasuk menyediakan lahan bagi warga miskin.

    Pembagian lahan merupakan salah satu isu yang paling alot untuk dipecahkan dalam pembicaraan guna mengakhiri konflik selama lima dekade. "Hari ini, kami benar-benar telah sampai pada sebuah peluang perdamaian melalui dialog," kata juru runding mewakili pemerintah Kolombia, Humberto de la Calle, kepada wartawan di Havana.Menurut dia, mendukung proses (perdamaian) adalah keniscayaan di Kolombia.

    FARC, kelompok gerilyawan paling besar di Kolombia, telah memulai dialog dengan pemerintah di Kepulauan Karibia sejak November 2012.

    Pada beberapa kali kesempatan, juru runding FARC, Ivan Marquez, mengatakan bahwa ada beberapa masalah yang sulit diselesaikan, "Namun semua itu bisa didiskusikan bersama."

    Pertemuan di Kuba adalah keempat kalinya guna mengakhiri konflik terpanjang di benua Amerika Latin. Dalam kesepakatan yang diteken, Ahad, 26 Mei 2013, berisi butir-butir yang menekankan pada pemberian akses secara terbuka terhadap lahan dan pembangunan pedesaan. Dua hal ini merupakan masalah paling pelik guna mengakhiri konflik bersenjata.

    Selain pembagian lahan dan pembangunan pedesaan, disepakati juga pendirian bank tanah sebagai cara merelokasi tanah termasuk penguasaan lahan yang dikuasai secara ilegal semasa pemberontakan.

    BBC | CHOIRUL


    Terhangat:
    Darin Mumtazah & Luthfi
    | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha

    Baca juga:
    Daftar 'Perang' Antar Kubu di PKS

    Ciuman Massal sebagai Protes

    Hitung Cepat Pilgub Jateng, Ganjar Pranowo Unggul

    Digugat Pencabulan, Korban Potong 'Burung' Melawan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.