Arab Saudi Peringatkan Warganya di Inggris

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan suporter English Defence League (EDL) berkumpul dan mengadakan aksi di depan Queens Arms Pub di Woolwich, Inggris (22/5). Aksi mereka ini dilakukan sebagai reaksi pembunuhan terhadap tentara Inggris di Woolwich. (AP Photo/PA, Neil Lancefield)

    Puluhan suporter English Defence League (EDL) berkumpul dan mengadakan aksi di depan Queens Arms Pub di Woolwich, Inggris (22/5). Aksi mereka ini dilakukan sebagai reaksi pembunuhan terhadap tentara Inggris di Woolwich. (AP Photo/PA, Neil Lancefield)

    TEMPO.CO, LONDON -  Warga Arab Saudi di Inggris diminta untuk menjauhi tempat dan pertemuan  yang mencurigakan  karena takut akan menjadi sasaran pembalasan terkait terbunuhnya seorang tentara oleh tersangka radikal Islam.

    Seorang tentara, Lee Rigby ditikam hingga tewas di distrik Woolwich, London, Rabu lalu oleh dua tersangka warga Inggris yang baru saja menganut agama Islam.

    Sementara penyelidikan atas motif pembunuhan masih terus berlangsung, komunitas Muslim di Inggris telah menjadi sasaran serangan balasan, termasuk vandalism di mesjid-mesjid. Faith Matters, organisasi yang bertujuan untuk meredam ekstremisme mengatakan ada 150-an insiden menyusul kematian Rigby.

    Tak lama setelah insiden itu, kelompok nasionalis Inggris, termasuk Liga Pertahanan Inggris mengadakan aksi protes yang menyerukan slogan-slogan anti-Islam.

    Dalam pernyataannya, Kedutaan Arab Saudi di London menyatakan “Karena dampak negative menyusul kejahatan keji yang terjadi di Woolwich, London tenggara, Rabu dan berdasarkan arahan dari Pangeran Mohammed bin Nawaf bin Abdulaziz, Duta Besar Arab Saudi untuk Inggris, Kedutaan mengimbau seluruh warga di Inggris untuk berhati-hati dan menjauhi tempat dan pertemuan mencurigakan serta tidak menanggapi provokasi apapun.”

    ARABIAN BUSSINESS | NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.