Obama Desak Myanmar Hentikan Pembantaian Muslim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat menerima Presiden Myanmar, Thein Sein di Gedung Putih.

    Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat menerima Presiden Myanmar, Thein Sein di Gedung Putih.

    TEMPO.CO, Washington - Presiden Barack Obama mendesak presiden Myanmar pada Senin, 20 Mei 2013, untuk menghentikan kekerasan terhadap minoritas Muslim di negara itu. Pada kesempatan yang sama, ia memuji reformasi ekonomi dan politik di negara yang sebelumnya dikucilkan itu.

    Ia menyatakan hal itu saat menerima Presiden Myanmar Thein Sein. Kunjungan ini adalah yang pertama ke Gedung Putih dalam 47 tahun oleh pemimpin negara di Asia Tenggara itu.

    "Saya juga berbagi dengan Presiden Sein tentang keprihatinan kami yang mendalam tentang kekerasan komunal atas komunitas Muslim di Myanmar. Perpindahan orang, kekerasan yang ditujukan terhadap mereka perlu berhenti," kata Obama.  Obama menyeruhkan diakhirinya pembunuhan Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine di bagian barat Myanmar.

    Presiden Myanmar berjanji untuk menyelesaikan konflik etnis dan membawa pelaku ke pengadilan. Setidaknya 192 orang tewas tahun lalu dalam aksi kekerasan antara umat Buddha di Rakhine dan Muslim Rohingya, yang ditolak oleh warga Myanmar. Sebanyak 140.000 orang yang kehilangan tempat tinggal dalam serangan adalah Muslim.

    Obama mengatakan pemimpin Myanmar telah meyakinkannya bahwa ia akan membebaskan para tahanan politik dan melembagakan reformasi politik yang sudah mulai mengubah wajah negara itu dan mengakhiri kerenggangannya dengan Barat. Pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa reformasi oleh Myanmar - antara lain dengan membebaskan aktivis demokrasi Aung San Suu Kyi dan ratusan tahanan politik, memperlonggar sensor, legalisasi serikat buruh dan unjuk rasa - yang transformatif pantas mendapatkan dukungan.

    Dalam pidatonya di AS, Thein Sein menguraikan upayanya untuk memajukan negaranya yang kini menjadi negara termiskin di Asia Tenggara itu. Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain merombak lembaga warisan rezim lama, menghapus model pemerintahan otoriter, dan membangun identitas nasional baru yang inklusif dari puluhan kelompok etnis.

    "Untuk mencapai semua ini kita membutuhkan dukungan maksimal internasional, termasuk dari Amerika Serikat, untuk melatih dan mendidik, berbagi pengetahuan, perdagangan dan investasi, dan mendorong orang lain melakukan hal yang sama," katanya.

    Soal pembantaian Muslim, ia menyatakan pemerintahnya "harus memastikan tidak hanya kekerasan antar-komunal terhenti, tapi itu semua pelaku dibawa ke pengadilan."

    REUTERS | TRIP B

    Topik terhangat:

    PKS Vs KPK
    | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

    Berita lainnya:
    Bisnis Labora Sitorus Dimulai dari Miras Cap Tikus

    Begini Kronologi Katon Bagaskara Terjatuh

    PKS: Ada yang Mencari-cari Kesalahan Kami 

    Di Prancis Ada Masjid Gay




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.