Obama-Pentagon Rapat Khusus Bahas Pelecehan Seks

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barack Obama. AP/Austin American-Statesman, Deborah Cannon

    Barack Obama. AP/Austin American-Statesman, Deborah Cannon

    TEMPO.CO, Washington - Para petinggi militer Amerika Serikat segera dipanggil ke Gedung Putih Kamis petang  untuk membicarakan meningkatnya krisis kekerasan seksual di kalangan militer. Seorang jenderal Pentagon mengatakan personel militer perempuan kini  kehilangan kepercayaan bahwa masalah ini akan terpecahkan.

    Presiden Barack Obama berencana untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Chuck Hagel, para kepala Staf Gabungan, para pemimpin sipil dan militer dari setiap layanan, dan penasihat senior militer untuk membahas masalah ini.

    "Kita telah kehilangan kepercayaan dari para personel wanita bahwa kita dapat memecahkan masalah ini," ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal  Martin Dempsey. "Ini krisis yang tak bisa dianggap remeh."

    Pentagon telah menjadwalkan briefing untuk wartawan dengan Hagel dan Dempsey. Tapi setelah Gedung Putih mengumumkan rapat itu, mereka mengatakan konferensi pers Pentagon ditunda hingga Jumat.

    Pentagon memperkirakan sebanyak 26 ribu anggota militer mungkin telah mengalami kekerasan seksual tahun lalu, berdasarkan hasil survei. Pelecehan seksual terbaru melibatkan seorang prajurit Angkatan Darat yang ditugaskan untuk mencegah kejahatan tersebut. Dalam konferensi pers, Obama dengan nada tinggi ia memperingatkan bahwa baginya tindakan lebih penting. "Bukan hanya lebih pidato atau program kesadaran atau pelatihan." Pelanggar seksual, katanya, perlu "dituntut dan dilucuti dari posisi mereka, diseret ke pengadilan militer, dipecat, atau bahkan diberhentikan dengn tidak hormat."

    "Presiden telah membuat sangat jelas harapannya tentang masalah ini," kata sekretaris pers Pentagon, George Little.

    Di Capitol Hill, Senator Kirsten Gillibrand berencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk memutuskan apakah kasus pelecehan seksual di kalangan militer bisa dibawa ke meja hijau, dengan hukuman penjara lebih dari satu tahun, seperti dalam sistem peradilan sipil. "'Apa yang perlu kita lakukan adalah mengubah sistem agar korban tahu bahwa mereka mendapatkan keadilan," kata Gillibrand.

    AP | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.