PBB Kutuk Suriah Soal Kekerasan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota kepolisian melakukan investigasi di lokasi terjadinya ledakan yang menewaskan 46 orang, di Reyhanli, dekat perbatasan Turki dan Suriah, Minggu (12/5). AP

    Anggota kepolisian melakukan investigasi di lokasi terjadinya ledakan yang menewaskan 46 orang, di Reyhanli, dekat perbatasan Turki dan Suriah, Minggu (12/5). AP

    TEMPO.CO, New York - Sidang Umum PBB, Kamis, 16 Mei 2013, meloloskan pemungutan suara resolusi berisi kutukan terhadap pemerintah Suriah atas tragedi masalah kemanusiaan dan menyerukan segera dilakukan transisi pemerintahan.

    Keputusan badan dunia itu disetujui oleh 107 negara melawan 12, sedangkan 59 suara lainnya abstain. Resolusi ini dianggap lebih ketat dibandingkan dengan Agustus tahun lalu, ketika 133 negara bersepakat dengan resolusi yang hampir sama. Rusia sebagai negara yang memiliki kedekatan dengan Suriah menentang resolusi tersebut.

    Resolusi kutukan yang dikeluarkan PBB terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad ditujukan pada dua hal, pertama soal eskalasi penggunaan senjata berat terhadap kawasan sipil. Kedua, adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.

    Hasil pemungutan suara Sidang Umum disampaikan langsung oleh pimpinan sidang, Vuk Jeremic, sekaligus menyebutkan bahwa perang sipil di Suriah yang telah berlangsung selama dua tahun telah menewaskan sedikitnya 80 ribu orang, meningkat 20 ribu sejak awal tahun ini.

    Menurut Navi Pilay, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, pada 2 januari 2013, korban tewas mencapai 60 ribu orang sejak dimulainya perlawanan terhadap Presiden Bashar al-Assad dua tahun silam.

    "Sedikitnya 80 ribu orang telah tewas sejak dimulainya konflik melawan pasukan Bashar al-Assad. Seluruh korban dipercaya sebagian besar warga sipil," kata Jeremic kepada 193 negara peserta Sidang Umum sebelum pengambilan suara pada Kamis, 16 Mei 2013.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Terpopuler


    Indoguna Akui Setor Uang ke PKS
    Digosipkan Selingkuh, Ingrid Kansil Tetap Kerja
    Hilmi dan Suswono Janjikan Bantu Indoguna
    Pegawai Pajak Tertangkap Lagi, Ini Jawaban Dirjen
    Fathanah Akui Indehoy dengan Maharani


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.