Amerika Tuduh Cina Intai Kekuatan Militernya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Elizabeth Dalziel

    AP/Elizabeth Dalziel

    TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat menuduh pemerintah dan militer Cina memata-matai negeri itu melalui dunia maya. Aksi spionase itu, jelas pejabat Amerika, dititikberatkan pada pengumpulan data intelijen diplomatik, ekonomi, dan sektor pertahanan yang dapat menguntungkan program pertahanan Cina.

    Pernyataan pejabat Amerika Serikat ini untuk pertama kalinya disampaikan secara langsung dalam laporan tahunan terkait dengan serangan spionase oleh pemerintah Beijing. Sebaliknya, tuduhan Amerika Serikat itu dibalas oleh Cina sebagai "sesuatu yang tidak berdasar" dan menunjukkkan "ketidakpercayaan diri Amerika."

    Sebuah laporan yang dilansir kantor berita Xinhua mengutip keterangan Letnan Kolonel Wang Xinjun, peneliti Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), mengatakan, "Pernyataan Amerika Serikat tersebut sungguh tidak bertanggung jawab dan dapat merusak hubungan saling percaya antara kedua negara." Dia melanjutkan, "Kedua negara Cina dan Amerika Serikat adalah korban dari kejahatan maya dan harus bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut."

    Selain menuduh melakukan aksi mata-mata, Pentagon, markas pertahanan Amerika Serikat, mengritik Cina lantaran dianggap tidak terbuka dalam program modernisasi militernya serta tak menyebut anggaran pertahanan mereka.

    BBC | CHOIRUL



    Topik Terhangat:
    Pemilu Malaysia |
    Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg

    Berita Terpopuler:
    Bos Perbudakan Buruh Panci Kirim Duit ke Polsek

    Akun Vitalia Sesha Pamer Foto di Twitter 

    Korban Perbudakan Buruh Panci: Kami Diawasi Polisi

    Sehari, Buruh Panci Wajib Cetak 200 Wajan 

    Vitalia Shesya, Teman Fathanah Ingin Jadi Penyanyi  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.