Bolivia Usir Lembaga Bantuan Amerika Serikat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Evo Morales. AP/Jason DeCrow

    Evo Morales. AP/Jason DeCrow

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Bolivia, Evo Morales, mengusir lembaga bantuan pembangunan Amerika Serikat (USAID) dari negaranya karena dianggap telah mengacaukan pemerintahan sayap kiri yang dipimpinnya. Morales, Rabu, 1 Mei 2013, menuduh bahwa USAID turut campur politik dalam urusan persatuan petani atau organisasi sosial lainnya.

    Pengusiran ini sebelumnya disampaikan kepada buruh yang berkumpul di depan Istana Presiden guna memperingati Hari Buruh, May Day.

    "Tidak pernah ada lagi USAID  yang memanipulasi serta memanfaatkan pemimpin dan teman-teman kami," ujar Morales saat mengumumkan pengusiran tersebut.

    Selanjutnya, Morales memerintahkan David Choquehuanca, Menteri Luar Negeri Bolivia, untuk menyampaika keputusannya kepada duta besar Amerika Serikat.

    Pengusiran ini menandai konfrontasi paling anyar atas ketegangan antara Amerika Serikat dengan pemerintahan sayap kiri di negara benua Amerika bagian barat.

    Kekesalan Morales terhadap lembaga Amerika Serikat dipicu pula oleh pernyataan Menteri Luar Negeri John Kerry dalam sebuah pengakuan kepada Kongres pada 17 April 2013. Dalam pernyataannya di hadapan anggota Kongres, Kerry mengatakan bahwa negara-negara belahan barat adalah halaman belakang negara.

    Keputusan Morales ini sangat disesalkan Amerika Serika. Menurut sejumlah pejabat Amerika Serikat, pengusiran USAID dapat merugikan rakyat Bolivia.
    "Kami rasa program yang telah dijalankan (USAID) untuk rakyat Bolivia telah dikoordinasikan."

    AL JAZEERA | BBC | CHOIRUL


    Topik terhangat:

    Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional

    Baca juga:
    Begini Cara Mengetahui Keberadaan Susno Duadji

    May Day, Ini 7 Tuntutan Buruh

    Ayu Azhari Sering Ketemu Ahmad Fathanah

    Kadin Pecat Pengusaha Oesman Sapta Odang



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.