Gagal Dorong Zona Bebas Nuklir di Arab, Mesir WO  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Mesir Mohammed Morsi. AP/Maya Alleruzzo

    Presiden Mesir Mohammed Morsi. AP/Maya Alleruzzo

    TEMPO.CO, Kairo - Mesir meninggalkan ruang sidang pembahasan masalah nuklir dunia sebagai bentuk protes terhadap kegagalan implementasi Resolusi 1955 terhadap zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah.

    Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir, Senin, 29 April 2013, dikatakan, Mesir tak ingin terlibat dalam pembicaraan soal nuklir selama dua pekan di Jenewa. Sikap ini merupakan bentuk frustrasi terhadap tak kunjung terciptanya zona bebas nuklir di kawasan.

    "Kami tak bisa menunggu lama untuk memutuskan implementasi ini (zona bebas nuklir)," demikian pernyataan Mesir, Senin malam waktu setempat, 29 April 2013.

    Menurut pernyataan Kementerian, sikap walk out dari ruang sidang itu dimaksudkan sebagai pesan kepada dunia bahwa Mesir tak dapat lagi menunggu rampungnya pembahasan isu serius di Timur Tengah ini.

    Kementerian menjelaskan, menciptakan Timur Tengah sebagai zona bebas senjata nuklir merupakan jalan panjang yang seharusnya dilakukan.

    Para pejabat Amerika Serikat dan Israel mengatakan, zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah sulit diwujudkan. Hanya jika ada perdamaian Arab-Israel yang diperluas, zona itu mungkin terwujud. Saat ini Iran sedang mengembangkan program nuklirnya kendati dengan alasan untuk tujuan damai dan penelitian. Israel juga sudah lama punya program nuklir.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Topik terhangat:
    Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional

    Baca juga:
    Edsus Sosialita Jakarta
    Tim Polisi Pemburu Susno Dipimpin AKBP

    Hindari Jaksa, Susno Dikabarkan Gonta-ganti SIM Card
    Inilah Dinasti Politik Partai Demokrat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.