Eks PM Israel Akui Nuklir Iran Bukan Ancaman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert (kanan) dan Menteri Luar Negeri Tzipi Livni saat rapat kabinet di Yerusalem (21/9). Dalam kesempatan ini Olmert mengumumkan pengunduran dirinya. (AP Photosl)

    Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert (kanan) dan Menteri Luar Negeri Tzipi Livni saat rapat kabinet di Yerusalem (21/9). Dalam kesempatan ini Olmert mengumumkan pengunduran dirinya. (AP Photosl)

    TEMPO.CO, New York - Bekas Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, Ahad, 28 April 2013, mengatakan, program nuklir Iran tidak mengalami kemajuan selama beberapa tahun ini. "Kalau dianggap sebagai ancaman, itu berlebihan," ujar Olmert seperti dikutip Ynet.

    Berbicara dalam konferensi tahunan Yerusalem Post di New York, Amerika Serikat, Olmert menerangkan, "Iran dinilai telah melanggar garis merah seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat di PBB," kata Olmert.

    Menurut Olmert, seperti dilaporkan oleh Ynet, menganggap program nuklir ancaman adalah "sesuatu yang berlebihan".

    Mantan perdana menteri yang diturunkan di tengah jalan itu pernah mengatakan pada 2008 hingga akhir 2009, Iran akan memiliki kapasitas menerapkan program nuklir. "Saat itu kami memang serius. Tetapi, hingga pertengahan 2013, mereka masih belum melakukan apa-apa," ujarnya.

    Meski demikian, tulis media online ini, Iran harus mempertimbangkan pernyataan Amerika Serikat bahwa negeri itu akan melakukan segala sesuatu guna memastikan Iran tak mencapai kemampuan mengembangkan nuklir.

    AL ARABIYA | CHOIRUL

    Topik terhangat:

    Gaya Sosialita
    | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional

    Baca juga
    Inilah Dinasti Politik Partai Demokrat

    Susno Duadji Buron

    Jika Susno Ditetapkan Buron, Kedaluwarsa 18 Tahun

    Casillas ke Arsenal Jika Mourinho Masih di Madrid

    Kejagung Buru Buronan Susno Duadji


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.