Pelapor PBB Bidang Penyiksaan Kecewa Sikap Bahrain  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi antihuruhara berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi di Kota Manama, Bahrain. REUTERS/Stringer

    Polisi antihuruhara berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi di Kota Manama, Bahrain. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, New York - Pelapor khusus PBB tentang penyiksaan, Juan Mendez, menyatakan kekecewaan mendalamnya atas keputusan pemerintah Bahrain untuk menunda kunjungannya ke negara itu. Mendez menuduh Bahrain berusaha untuk "menghindari tanggung jawab" dengan penundaan ini.

    Kantor berita resmi Bahrain mengatakan kunjungan itu dibatalkan "sampai ada pemberitahuan lebih lanjut". Mendez, seperti dimuat BBC 24 April 2013, mengatakan keputusan ini adalah bentuk pembatalan.

    Negara kerajaan di kawasan Teluk ini dilanda kerusuhan sipil selama dua tahun. Kekerasan pada masa itu menyebabkan sedikitnya 50 orang tewas.

    Mendez membantah pernyataan media Bahrain yang mengatakan bahwa ia "menunda" kunjungannya. "Perlu saya buat jelas," katanya, "Ini adalah keputusan sepihak oleh pemerintah. Sayangnya, hal ini bukan pertama kalinya pemerintah mencoba untuk menghindari tanggung jawab atas penundaan kunjungan saya, yang awalnya seharusnya setahun yang lalu."

    Senin, 22 April 2013, juru bicara luar negeri Inggris dan Commonwealth Office (FCO) mengatakan kepada BBC, keputusan Bahrain itu "mengecewakan". Dia menambahkan, "Kami berharap bahwa tanggal baru untuk kunjungan ini dapat segera ditentukan."

    Komentar Mendez ini keluar hanya beberapa hari setelah ada rilis laporan Departemen Luar Negeri AS tentang situasi hak asasi manusia di Bahrain yang menyebut tentang adanya pelanggaran "signifikan," termasuk penyiksaan dalam tahanan.

    Usai keluarnya laporan itu, Duta Besar AS dipanggil Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmad Al Khalifa, Senin, 22 April 2013. Khalifa menyatakan kecewa atas laporan tersebut. Kementerian mengatakan laporan itu "tidak memiliki obyektivitas dan imparsialitas serta megabaikan kemajuan Bahrain dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia".

    Puncak krisis Bahrain terjadi pada 14 Februari 2011 saat demonstran menduduki Pearl Roundabout di ibu kota Bahrain. Mengatasi krisis itu, pasukan keamanan dari Dewan Kerja Sama Negara Teluk yang dipimpin oleh pasukan Saudi Arabi memasuki Bahrain. Mereka lantas membersihkan Pearl Roundabout dari demonstran.

    Pada Maret hingga April 2012, ratusan ditangkap dan ribuan orang dipecat dari pekerjaan mereka. Protes terhadap pemerintah terus berlanjut hinga memakan 35 korban tewas. Pada 10 Februari 2013, oposisi dan kelompok pro-pemerintah melakukan dialog terbuka, tapi kerusuhan terus berlanjut.

    BBC | ABDUL MANAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.