Tak Sepaham Pemerintah, Dua Menteri Irak Mundur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah kendaraan militer Irak terbakar di dekat lokasi demonstrasi di Ramadi, 115 km barat Baghdad, Irak, Selasa (23/4). AP

    Sebuah kendaraan militer Irak terbakar di dekat lokasi demonstrasi di Ramadi, 115 km barat Baghdad, Irak, Selasa (23/4). AP

    TEMPO.CO, Bagdad - Dua orang menteri Irak, Menteri Pendidikan Mohammed Ali Tamim serta Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Abdulkarim al-Samarraire, mengundurkan diri, Selasa, 23 April 2013.

    Pengunduran diri ini menambah deretan pejabat dari kelompok Sunni yang tak bersedia bergabung dengan kepemimpin Perdana Menteri Nouri al-Maliki dari kubu Syiah.

    Sebelumnya dua orang menteri dari Sunni meletakkan jabatan. Keduanya adalah Menteri Pertanian Ezzedine al-Dawleh, mundur pada 8 Maret 2013, menyusul kematian seorang demonstran di Irak Utara.

    Disusul berikutnya, Menteri Keuangan Rafa al-Essawi. Dia mundur lantaran beberapa pengawalnya ditahan pihak berwajib karena dituduh terlibat dalam aksi terorisme pada Desember 2012 lalu.

    Penahanan pengawal al-Essawi ini menjadi pemicu ledakan gerakan anti-pemerintah besar-besaran di Irak Utara yagn dimotori kelompok Sunni pada 1 Maret 2013.

    Koresponden Al Jazeera, Jane Arraf, melaporkan dari Bagdad, demonstrasi terus berlanjut hingga kini meskipun telah memakan korban jiwa 21 orang. Selain tak sepaham dengan pemerintah, pengunjuk rasa memprotes penahanan sejumlah orang dan penerapan undang-undang anti-teroris.

    AL JAZEERA | CHOIRUL


    Topik terhangat:

    Caleg
    | Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya

    Berita lainnya:
    Lewat Twitter, SBY Umumkan Kenaikan BBM

    Jokowi: MRT Seperti Mencabut Kumis Harimau

    Begini Cara Jenderal Djoko Cuci Uang

    Bayern Hancurkan Barcelona 4-0

    Rumah Susno Duadji di Bandung Dikepung 

    Uneg-uneg Perdana @SBYudhoyono


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.