Korea Utara: Cabut Dulu Sanksi jika Ingin Dialog

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un. dailymail.co.uk

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un. dailymail.co.uk

    TEMPO.CO, Seoul - Korea Utara, Kamis, 18 April 2013, mengajukan sejumlah syarat kepada Amerika Serikat dan Korea Selatan jika ingin melakukan dialog soal nuklir. Salah satu syarat yang diminta adalah pencabutan sanksi Dewan Keamanan PBB Maret lalu sebagai respons atas peluncuran roket oleh Pyongyang pada Desember 2012 dan uji coba nuklir ketiga 12 Februari lalu.

    Pejabat militer Korea Utara, dalam pernyataannya, mengatakan denuklirisasi Semenanjung Korea akan dimulai ketika Amerika Serikat memindahkan senjata nuklirnya yang ditempatkan Washington di wilayah ini.

    "Dialog dan perang tidak bisa berdampingan," kata Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA.

    "Jika Amerika Serikat dan bonekanya, Korea Selatan, memiliki sedikit keinginan untuk menghindari pukulan palu godam tentara dan orang-orang kami...dan benar-benar berharap dialog dan negosiasi, mereka harus membuat keputusan tegas," katanya.

    Amerika Serikat sebelumnya telah menawarkan adanya perundingan, tetapi dengan prasyarat mereka meninggalkan ambisinya untuk mengembangkan senjata nuklirnya.

    Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang mengakhiri perjalanan ke wilayah tersebut awal pekan ini, didominasi oleh kekhawatiran tentang Korea Utara, menekankan kepeduliannya untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomatik.

    Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara mengatakan sanksi Dewan Keamanan PBB Maret lalu itu "dibuat dengan alasan yang tidak adil" sehingga harus ditarik. "Mereka harus ingat bahwa hal tersebut akan menjadi tanda niat baik terhadap DPRK," katanya. Nama resmi Korea Utara adalah Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK).

    Reuters | Abdul Manan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.