TEMPO.CO, Paris - Dewan Keamanan PBB memulai pembicaraan informal tentang apakah akan menjatuhkan sanksi terhadap salah satu kelompok tentara pemberontak Suriah, Front al-Nusra. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Philippe Lalliot, Jumat 12 April 2013 mengatakan, pembahasan ini dilakukan setelah Al-Nusra menyatakan janji setia kepada pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, Rabu 10 April lalu.
Adanya unsur militan Islam dalam konflik Suriah menimbulkan dilema bagi negara-negara Barat dan sekutu Arab. Di satu sisi mereka mendukung penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad, tapi di sisi lain khawatir dengan adanya pejuang Sunni yang anti-Syiah memicu ketegangan sektarian di Timur Tengah.
Berbicara kepada wartawan, Philippe mengatakan, setelah pemimpin Front al-Nusra Abu Mohammad al-Golani menyatakan setia kepada al-Zawahiri, masuk akal untuk melihat bagaimana menangani kelompok pemberontak Suriah itu dalam rangka "perang melawan terorisme".
Menurut Philippe, salah satu opsi yang tersedia bagi mereka adalah bertindak di Dewan Keamanan PBB dengan dasar resolusi 1267, yang memberikan sanksi terhadap Al-Qaeda dan afiliasinya. "Ini adalah salah satu solusi yang sedang kami pelajari dan bahas secara informal dengan mitra Dewan Keamanan PBB dan sekutu kami di Eropa," katanya.
Dia mengatakan, pembicaraan soal ini masih pada tahap sangat awal untuk dapat menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada al-Nusra.
Sanksi yang potensial diberlakukan mencakup pembekuan aset-aset dan larangan perjalanan bagi anggota dan pemimpin kelompok itu. Departemen Luar Negeri AS pada bulan Desember lalu telah menetapkan al-Nusra sebagai organisasi teroris asing.
Para ahli telah lama mengatakan al-Nusra sedang menerima dukungan dari pemberontak yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda di Irak. Kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas sejumlah pemboman mematikan di Damaskus dan Aleppo, dan pejuangnya telah bergabung dengan brigade pemberontak lainnya dalam serangan terhadap pasukan Assad.
Reuters | Abdul Manan
