Finlandia Salah Masukkan Putin di Daftar Kriminal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Russia Vladimir Putin. REUTERS/Maxim Shemetov

    Presiden Russia Vladimir Putin. REUTERS/Maxim Shemetov

    TEMPO.CO, Helsinki - Presiden Rusia Vladimir Putin dilarang masuk Finlandia? Itulah yang terjadi selama ini.

    Polisi Finlandia mengatakan nama presiden Rusia keliru ditempatkan pada daftar kriminal negara itu. Secara teoretis, sang pemilik nama bisa ditangkap di perbatasan atau dicekal begitu memasuki bandara negeri itu.

    Stasiun MTV3 melaporkan Rabu bahwa Putin ditempatkan dalam daftar rahasia itu karena kontaknya dengan geng sepeda motor Rusia Night Wolves, meskipun ia tidak dicurigai melakukan kejahatan di Finlandia. Tapi juru bicara Kepolisian Nasional, Robin Lardot, mengatakan kepada AP, masuknya nama Putin dalam daftar itu adalah kesalahan dan bahwa nama Putin telah dihapus dari daftar.

    "Dewan Kehormatan Kepolisian telah menyelidiki kasus ini dan menemukan bahwa memang ada kekeliruan pendataan dalam daftar register," katanya.

    Meski telah dihapus, ia menyatakan akan menyelidiki kasus ini. "Kami tidak tahu bagaimana hal itu terjadi," katanya, menolak berkomentar lebih jauh.

    Menteri Dalam Negeri Finlandia, Paivi Rasanen, yang membawahi Kepolisian, menyampaikan permintaan maaf kepada Putin. "Kementerian Dalam Negeri menganggap itu memprihatinkan, dengan membuat entri dia seperti dalam basis data setingkat tersangka," katanya.

    MTV3 mengatakan isi register tersebut hanya diketahui oleh pejabat tinggi.

    Night Wolves mengatakan pada situs web-nya bahwa klub itu lahir pada tahun 1980 untuk melindungi musikus yang mengadakan konser ilegal selama era Soviet.

    AP | TRIP B


    Topik terpopuler:
    Sprindik KPK
    | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

    Berita lainnya:
    Buat Akun Twitter, SBY Belum Targetkan Followers
    Spanduk Pro-Kopassus Bertebaran di Yogyakarta
    Aktif di Twitter, Ini Pesan Anggota DPR untuk SBY
    Pargono Terus Meneror, Asep Hendro Pasrah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.