Pemakaian Rok Mini Dianggap Kriminal di Uganda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Paul Hackett

    REUTERS/Paul Hackett

    TEMPO.CO, Kampala - Uganda sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang luar biasa terhadap hak-hak perempuan. Dalam RUU yang kemungkinan besar segera disahkan, pengguna rok mini dan pakaian ketat akan ditahan dan diproses secara hukum.

    Bahkan, bagi mereka yang dengan sengaja mempertontonkannya, semisal penyanyi di atas panggung, hukumannya akan berlipat. Selain terancam hukuman penjara hingga 10 tahun, mereka harus membayar denda sebesar 10 ribu shilling atau setara Rp 37,6 juta.

    RUU ini mengingatkan kembali pada era diktator Idi Amin, yang melarang rok pendek dengan dekret. RUU ini mendapat perlawanan sebagian besar rakyat, yang menuangkannya antara lain melalui akun Twitter dengan hashtag #SaveMiniSkirt.

    RUU yang didukung pemerintah ini juga akan melarang tayangan film dan drama televisi tanpa melalui sensor. Salain itu, penggunaan internet pribadi diawasi secara ketat oleh instansi berwenang. "Kita akan menempatkan sistem pemantauan sehingga kita tahu siapa yang telah menonton situs web bermateri pornografi," kata Simon Lokodo, Menteri I dan Etika Uganda.

    Menurutnya, kekerasan seksual bermula dari tindakan provokatif korbannya dalam berpakaian. "Benar, pelaku adalah seorang kriminal, tapi dia juga terprovokasi dan tertarik," katanya.

    Penyanyi asing seperti Beyonce dan Madonna, katanya, akan dilarang tampil, walau di televisi sekalipun. "Kami menegaskan bahwa mengekspos bagian pribadi dari tubuh manusia adalah pornografi dan hal cabul akan dilarang. Televisi tidak boleh menyiarkan," katanya.

    Lokodo menyatakan keyakinannya bahwa RUU itu akan disahkan. Namun, menurut surat kabar Uganda Daily Monitor, RUU ini mendapat perlawanan parlemen setelah beberapa anggota menyatakan keprihatinan tentang implikasinya bagi kebebasan konstitusional. Anggota parlemen juga memperingatkan bahwa beberapa praktek budaya tradisional bisa dicap sebagai pornografi jika RUU itu disahkan.

    GUARDIAN | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.