Korut Ingatkan Presiden Korsel untuk 'Jaga Mulut'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye. REUTERS/Kim Jae-Hwan

    Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye. REUTERS/Kim Jae-Hwan

    TEMPO.CO, Seoul - Korea Utara memperingatkan presiden baru Korea Selatan untuk "jaga lidah". Penggunaan idiom tersebut dianggap sebagai bahasa paling pedas yang dilontarkan Korut kepada pemimpin negara tetangganya itu.

    Korea Utara dalam beberapa hari terakhir telah mengancam Amerika Serikat dengan perang nuklir dan serangan drone (pesawat tanpa awak) ke Korea Selatan. Sesumbar ini mendorong Washington, yang terlibat dalam latihan militer dengan Korsel, mengatakan siap untuk meladeni setiap serangan Korut.

    Park Geun-hye, presiden perempuan pertama Korea Selatan, sebelumnya meminta Korea Utara untuk meninggalkan ambisi nuklirnya demi menyelamatkan rakyatnya yang kelaparan. Ia menyatakan hal itu saat Korea Selatan memperingati tenggelamnya kapal perang Korsel, yang menewaskan 46 awaknya, tiga tahun lalu. Korsel, didukung oleh sebuah komisi internasional, menyalahkan serangan torpedo Korea Utara atas tenggelamnya kapal itu, meskipun Pyongyang membantahnya.

    "Pemilik Cheongwadae (istana kepresidenan Korea Selatan) lebih baik menjaga lidahnya," kata juru bicara Komite untuk Reunifikasi Damai Korea, seperti dikutip kantor berita resmi Korea Utara, KCNA.

    Korea Utara secara rutin menyerang pendahulu Park, Lee Myung-bak, dengan retorika yang pedas. Mereka menyebut Lee, yang menghentikan bantuan ke Pyongyang selama lima tahun menjabat, sebagai "tikus got" serta layak ditembak dan digantung di patung.

    Ketegangan antara kedua Korea telah meningkat tajam sejak Korea Utara melakukan uji nuklir ketiga pada Februari, hanya beberapa hari sebelum Park menjabat. Korut dan Korsel secara teknis masih dalam perang, setelah konflik sipil 1950-1953 yang berakhir dengan gencatan senjata.

    REUTERS | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.