Australia Mohon Maaf Atas Program Adopsi Paksa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Australia Julia Gillard. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Perdana Menteri Australia Julia Gillard. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.COCanberra — Pemerintah Australia kemarin secara resmi meminta maaf kepada ribuan ibu tunggal yang terpaksa berpisah dari bayi mereka akibat program adopsi paksa selama periode 1930-1982. 

    “Kami meminta maaf kepada Anda, para ibu yang dikhianati oleh sistem dan dimanipulasi agar menyerahkan bayi. Ucapan maaf ini juga karena negara tidak menghargai hak para ibu untuk mengasuh anak Anda sendiri,” kata Perdana Menteri Australia Julia Gillard di hadapan parlemen.

    Isak tangis pun pecah dari 800 ibu yang menjadi korban kebrutalan sistem pemerintahan yang konservatif saat itu. Mereka yang sengaja hadir di Gedung Parlemen Australia kemudian bertepuk tangan sambil berdiri setelah mendengar pernyataan Gillard itu.

    Dalam kesempatan tersebut, Gillard juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk membayarkan kompensasi senilai A$ 5 juta atau Rp 50,6 miliar. Dana ini digunakan untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi para ibu yang terdampak kebijakan brutal itu serta membantu anak-anak dalam program adopsi paksa untuk mencari ibu kandung mereka. 

    Permintaan maaf pemerintah federal Australia ini diutarakan berdasarkan rekomendasi komite khusus yang dibentuk Senat tahun lalu. 

    Sejarah kelam Australia ini dikenal sebagai era White Stolen Generation. Dalam lima dekade terakhir, sekitar 250 ribu bayi dipisahkan secara paksa dari ibunya yang tidak menikah. Para ibu yang sebagian besar saat itu masih berusia remaja ditipu, dipaksa, bahkan diancam untuk menyerahkan bayi mereka kepada pasangan menikah.

    Rumah sakit yang dikelola yayasan Katolik Australia sebelumnya telah mengumumkan permohonan maaf pada 2011. Yayasan Kesehatan Katolik Australia, salah satu penyedia layanan rumah sakit terbesar di Benua Kanguru, mengakui tindakan itu sangat biasa terjadi pada masa tersebut.

    Penyelidikan Komite Senat menemukan bahwa para ibu kerap dipaksa ataupun ditipu untuk meneken surat persetujuan adopsi. Bahkan ada beberapa ibu yang dibius agar tidak merebut kembali bayinya. Bayi-bayi yang diadopsi paksa sebagian besar tidak pernah diperlihatkan kepada ibu kandungnya. 

    Tragedi ini menjadi perhatian nasional setelah Pemerintah Negara Bagian Western Australia menjadi yang pertama meminta maaf secara resmi kepada ibu dan anak yang menjadi korban program kejam itu. “Saya meminta maaf kepada para ibu, anak-anak mereka, dan keluarga yang terdampak praktek keji ini,” ujar Colin Barnett, Menteri Utama Western Australia.

    AP | ASIAONE | BBC | SITA PLANASARI AQUADINI

    Berita Terpopuler:
    Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi 

    Ramai-ramai Patok 'Kebun Binatang' Djoko Susilo 

    Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

    Sakit Hati, Tersangka D Bunuh Bos Servis Komputer 

    Jokowi Tak Persoalkan Hengkangnya 90 Perusahaan 

    Pengganti Pramono Edhie di Tangan Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.