Debat Peran Monarki Thailand Berbuntut Panjang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstrasi di kantor Thai PBS mengenai tayangan debat kontroversial mengenai kerajaan Thailand. bangkokpost.com

    Demonstrasi di kantor Thai PBS mengenai tayangan debat kontroversial mengenai kerajaan Thailand. bangkokpost.com

    TEMPO.CO, Bangkok - Tayangan debat di televisi pekan lalu yang menyoal tentang peran kekinian kerajaan di Thailand berbuntut panjang. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah acara itu melanggar hukum atau tidak. Mereka tengah mengkajinya dengan pasal penghinaan terhadap keluarga kerajaan.

    Program acara yang disiarkan ThaiPBS membuat gempar pekan lalu dengan membahas peran monarki di bawah konstitusi dan hukum kontroversial yang membela keluarga kerajaan dari setiap kritik. Pro dan kontra menyeruak. Demonstrasi digelar di Bangkok, menuntut eksekutif televisi di balik acara ini untuk mundur.

    Juru bicara kepolisian Thailand, Mayjen Piya Uthayo, mengatakan pada Kamis, 21 Maret 2012, penyelidikan awal menemukan beberapa argumen yang dibuat dua tamu di acara itu mungkin telah melanggar hukum. Debat ini ditayangkan secara berseri sebanyak lima kali. Seri terakhir ditayangkan Senin malam.

    Undang-undang lese majeste Thailand menetapkan hukuman penjara sampai 15 tahun untuk "siapa pun yang memfitnah, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris tahta, atau pimpinan wilayah."

    Piya mengimbau masyarakat untuk menghentikan mengunggahan konten acara itu di Internet. Penyebaran materi acara itu hanya akan memperkeruh keadaan dan menyulut emosi yang tidak perlu, katanya.

    THE NOTION | TRIP B

    Berita terpopuler lainnya:
    Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi 
    Ramai-ramai Patok 'Kebun Binatang' Djoko Susilo 

    Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

    Polisi Tangkap Semua Pelaku Penyerangan Tempo

    Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK

    Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.