Apartemen Direktur IMF Digeledah Polisi Prancis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Christine Lagarde. REUTERS/Cheryl Ravelo

    Christine Lagarde. REUTERS/Cheryl Ravelo

    TEMPO.CO, PARIS—Polisi Prancis menggeledah kediaman Direktur Badan Moneter Dunia (IMF), Christine Lagarde, Rabu 20 Maret 2013. Penggeledahan ini merupakan bagian dalam penyelidikan tuduhan penyalahgunaan wewenang saat perempuan itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis di bahwa kepemimpinan Presiden Nicolas Sarkozy.

    “Penggeledahan ini diharapkan membuka semua bukti bahwa klein saya tidak bersalah,” kata Yves Repiquet, pengacara Lagarde kepada Reuters. Saat pemeriksaan berlangsung, Lagarde tengah berada di Frankfurt, Jerman.

    Kasus ini berawal saat Tapie menggugat Credit Lyonnais karena gagal dalam penjualan perusahaan pakaian olah raga Adidas pada 1993. DI perusahaan itu, Tapie menjadi pemegang saham mayoritas.

    Saat menjabat sebegai menteri, Lagarde dituding secara ilegal menyetujui pembayaran 385 juta Euro atau Rp 3,5 triliun kepada taipan Bernard Tapie pada 2007.

    Lagarde dituding mempengaruhi majelis hakim yang menyelidiki sengketa antara Tapie dengan bank Credit Lyonnais. Tujuannya agar taipan yang dekat dengan Sarkozy memenangkan sengketa.

    Publik Prancis meradang atas keputusan ini karena bank tersebut dikuasai separuh oleh pemerintah. Apalagi banyak pihak menilai nilai kompensasi yang diberikan kepada Tapie terlalu besar.

    Dalam sebuah wawancara pada Januari lalu, Lagerde membela diri atas keputusannya tersebut. “Ini merupakan solusi terbaik saat itu.”

    Presiden Francois Hollande yang berkuasa sejak Mei lalu bersumpah akan menghancurkan kedekatan antara politisi dan pebisnis yang marak di era Sarkozy.

    L REUTERS | BBC | FRANCE 24 | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.