TEMPO.CO, Beijing - Cina tak hanya menjadi raksasa dunia dalam bidang ekonomi. Sejumlah analis memprediksi, anggaran pertahanan negara itu diprediksi akan mengejar Amerika Serikat dalam satu dekade mendatang, yang itu akan mempengaruhi postur kekuatan militer negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu.
Tahun ini, anggaran pertahanan Cina naik cukup besar dibanding tahun lalu. Saat Kongres Rakyat Nasional 14 Maret 2013 lalu, Cina mengumumkan kenaikannya anggaran pertahanannya sebesar 10,7 persen menjadi 720.168 miliar yuan (sekitar Rp 115,7 miliar). Tahun lalu anggarannya sekitar US$ 102 miliar.
International Institute for Strategic Studies (IISS), lembaga pemikir soal pertahanan yang berbasis di London yang memprediksi bahwa anggaran pertahanan Cina bisa menyalip AS pada tahun 2022. Tentu saja itu dengan asumsi bahwa negara yang kini dipimpin Xi Jinping itu bisa mempertahankan rata-rata pertumbuhan tahunannya selama sepuluh tahun terakhir di angka 15,6 persen.
Sejumlah negara mengkhawatirkan kenaikan ini, terutama tetangga Indianya yang anggaran pengeluaran pertahanannya US$ 38,5 miliar atau kurang dari sepertiga Cina. Apalagi, kata seorang pejabat militer India, anggaran pertahanan riil Cina hampir 60 persen lebih tinggi dari nilai yang diumumkan. Pengeluaran sektor pertahanan Indonesia tahun 2011, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), US$ 5,2 miliar
Selain alokasi anggarannya yang membesar, Cina juga kini masuk lima besar negara eksportir senjata. Data yang dilansir SIPRI, lembaga riset bidang senjata yang berbasis di Swedia, Senin 18 Maret 2013, menyatakan, Cina menjadi eksportir terbesar kelima senjata konvensional utama di seluruh dunia, setelah 'mendepak' Inggris yang sebelumnya menempati posisi itu. Ini pertama kalinya Cina masuk lima besar sejak perang dingin berakhir.
Kelima pemasok terbesar senjata konvensional selama periode lima tahun 2008-12 adalah: Amerika Serikat (30%), Rusia (26%), Jerman (7 %), Perancis (6%) dan Cina (5%). Secara keseluruhan, volume transfer senjata internasional konvensional utama mengalami pertumbuhan sebesar 17 persen antara 2003-2007 dan 2008-2012.
Namun sejumlah pejabat Cina mengatakan, sebagian anggaran pertahanan akan lebih dialokasikan untuk keamanan dalam negeri. Pernyataan itu menggarisbawahi kewaspadaan Partai Komunis Cina tak hanya tentang sengketa wilayah dengan Jepang, hubungannya dengan Taiwan, dan kembalinya Amerika Serikat ke Asia, tetapi juga tentang meningkatnya ancaman dari dalam negeri.
Menurut beberapa studi yang didukung pemerintah, jumlah insiden protes dan kerusuhan di Cina bertambah banyak dari 8.700 pada tahun 1993 menjadi sekitar 90.000 pada tahun 2010. Namun Cina belum mengumumkan jumlah terbaru kasus protes dan kerusuhan di negara itu.
Dalam pidato saat Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri Wen Jiabao --yang kini digantikan oleh Li Keqiang-- mengatakan, menjaga harmoni sosial dan stabilitas merupakan salah satu prioritas pemerintah tahun ini. "Tujuannya adalah untuk menjaga hukum dan ketertiban serta mempromosikan harmoni sosial dan stabilitas.
Namun Jiabao mengatakan, pemerintah juga "harus mempercepat modernisasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata ... (dan) harus tegas menegakkan kedaulatan China, keamanan, dan keutuhan wilayah, dan memastikan pembangunan yang damai".
Namun Cina berulang kali meyakinkan dunia untuk tak takut atas meningkatnya pengeluaran anggaran militer negaranya karena itu untuk tujuan defensif. Anggaran pertahanan Cina saat ini sekitar 5,4 % dari total pengeluarannya, dan sekitar seperlima dari pengeluaran Anggaran Pertahanan AS yang sekitar US$ 534 miliar.
Fokus besar anggaran pertahanan Cina untuk menangani isu dalam negeri, juga mengundang kritik. "Ini menunjukkan partai lebih peduli tentang risiko potensi destabilisasi yang berasal dari dalam negeri daripada di luar," kata Nicholas Bequelin, seorang peneliti di Human Rights Watch, sebuah kelompok advokasi berbasis di New York.
"Ini mengatakan kepada kita bahwa partai saat ini jauh kurang percaya diri. Sebuah pemerintah yang percaya diri tidak takut terhadap penduduknya dan tidak perlu memiliki anggaran keamanan domestik lebih besar dalam pengeluaran pertahanannya," kata dia.
Reuters | India Times | Daly Mail | Abdul Manan
