Kehadiran Robert Mugabe di Pelantikan Paus Dicerca  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Paus Fransiskus. REUTERS/Tony Gentile

    Paus Fransiskus. REUTERS/Tony Gentile

    TEMPO.COVatikan - Robert Mugabe, presiden kontroversial Zimbabwe, dilarang melakukan perjalanan ke Uni Eropa. Namun dia telah tiba di Italia untuk menghadiri pelantikan Paus Francis, Senin, 18 Maret 2013.

    Menteri Luar Negeri Italia pada Senin lalu mengatakan bahwa Mugabe memang dicerca oleh para pemimpin negara untuk memasuki Uni Eropa, "Tetapi kehadirannya di Italia untuk keperluan keagamaan."

    Mugabe dan rombongan telah tiba di Italia, Senin, 18 Maret 2013. Mereka langsung menuju Roma, ibu kota Italia, selanjutnya melakukan perjalanan ke Vatikan, sebuah negara terpisah, guna mengikuti upacara, Selasa, 19 Maret 2013.

    Pria 89 tahun yang berkuasa selama beberapa dekade di Zimbabwe ini pernah berkunjung ke Vatikan pada 2011 untuk beatifikasi dengan mendiang Paus John Paul II. Dia juga menghadiri pemakaman Paus pada 2005.

    Semasa berkuasa, Mugabe dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahgunakan kekuasaannya. Kehadiran pria yang dianggap diktator brutal ini, apalagi dia bakal duduk bersanding dengan Paus yang cinta damai, menumbuhkan keheranan.

    Vincent Nichols, Uskup Katolik Roma, yang juga pernah menghadiri pemakaman Paus pada 2011, seperti dimuat Daily Mail, mengatakan rekaman pelanggaran hak asasi manusia Mugabe sangat memalukan dan, "Kehadirannya di sini tidak memberikan kenyamanan." (Baca Topik Terhangat: Paus Fransiskus)

    CNN | CHOIRUL

    Topik Terhangat Lain: Hercules Rozario || Simulator SIM Seret DPR || Harta dan Wanita Djoko Susilo || Nasib Anas

    Baca juga
    Rakyat Malvinas Memilih Tetap Bersama Inggris  

    Rakyat Malvinas Mengadakan Referendum

    Anak-anak Ini Lahir dan Besar di Penjara



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.