Ancaman Terbesar AS dari Cyber, Bukan al-Qaeda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • John Brennan. REUTERS/Jason Reed/Files

    John Brennan. REUTERS/Jason Reed/Files

    TEMPO.CO, Jakarta - Serangan cyber dan mata-mata cyber menimbulkan potensi bahaya lebih besar bagi keamanan nasional Amerika Serikat daripada al-Qaeda dan militan lainnya, yang sebelumnya mendominasi fokus global Amerika sejak 11 September 2001. Hal ini disampaikan pejabat dari komunitas intelijen Amerika, Selasa, 12 Maret 2013.

    Untuk pertama kalinya, peningkatan risiko serangan dari komputer terhadap infrastruktur Amerika Serikat, termasuk jaringan listrik, pusat jaringan transportasi, dan keuangan, menduduki peringkat tinggi dalam tinjauan tahunan komunitas intelijen Amerika tentang ancaman dari seluruh dunia. Ini lebih tinggi dari kekhawatiran terhadap terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

    Penilaian tersebut muncul sehari setelah penasihat keamanan nasional Barack Obama, Thomas Donilon, mengeluhkan "gangguan cyber yang berasal dari Cina pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya." Donilon juga mengatakan, serangan berbasis digital dari Cina terhadap perusahaan dan lembaga Amerika menjadi perhatian serius Gedung Putih.

    Donilon, saat berbicara di depan Komunitas Asia di New York, mengatakan, masyarakat internasional tidak bisa memberi toleransi serangan dari dunia cyber, dari mana pun asalnya. Dia mendesak pemerintah di Beijing "mengambil langkah-langkah serius untuk menyelidiki dan menghentikan kegiatan itu."

    Berbicara di depan Komite Intelijen Senat Amerika Serikat, Direktur Intelijen Nasional Amerika James R. Clapper mengatakan, Rusia dan Cina sepertinya tidak mungkin meluncurkan serangan menghancurkan melalui cyber untuk melawan Amerika Serikat di luar konflik militer atau krisis, karena itu akan mengancam kepentingan vital mereka juga.

    Dalam pernyataan tertulisnya, Clapper menyatakan, peretas komputer atau kelompok yang terorganisasi "bisa mengakses beberapa jaringan Amerika yang perlindungannya buruk, yang mengontrol fungsi inti, seperti pembangkit listrik", meskipun kemampuan mereka masih dianggap terbatas dalam menyebabkan kerusakan yang berdampak tinggi dan sistemik.

    Clapper memberikan keterangan di depan Komite Senat bersama sejumlah pejabat teras intelijen lainnya. Mereka adalah Direktur CIA John Brennan; Direktur FBI Robert S. Mueller III, Jenderal Angkatan Darat yang juga Kepala Badan Pertahanan Intelijen, Letnan Jenderal Michael T. Flynn; Kepala Pusat Kontra-Terorisme Nasional Matthew Olsen; dan Kepala Departemen Luar Negeri Biro Intelijen dan Penelitian Philip Goldberg.

    Penurunan tingkat ancaman datang dari kelompok teroris dengan sejumlah catatan. Beberapa fakta yang menjadi perhatian adalah serangan terhadap diplomat Amerika Serikat di Benghazi, Libya, serta ancaman dari afiliasi al-Qaeda dan simpatisannya di Timur Tengah dan Afrika Utara yang masih berusaha untuk membahayakan kepentingan Amerika Serikat.

    Para pejabat memperingatkan, meskipun ada kemunduran, al-Qaeda di Semenanjung Arab, yang berafiliasi ke Yaman, tetap bertujuan untuk melakukan serangan ke daratan Amerika dan "terus menyesuaikan taktik, teknik, dan prosedur untuk menargetkan negara Barat."

    Usaha agresif dari operasi kontra-teroris, termasuk penggunaan drone untuk membunuh individu-individu dan kelompok-kelompok kecil di barat laut Pakistan "telah menurunkan al-Qaeda ke titik di mana kelompok tersebut mungkin tidak dapat melaksanakan serangan yang kompleks dan besar-besaran di Barat," kata Clapper.

    Intelijen Amerika Serikat juga menyebut al-Qaeda dan afiliasinya memainkan peran sedikit dalam pemberontakan populer di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2011. Namun pemerintah baru yang rapuh di Mesir, Yaman, dan Libya, serta kerusuhan yang terus berlanjut di Suriah dan Mali, "telah menawarkan kesempatan" untuk apa yang disebut Clapper "sebagai serangan tidak terduga" terhadap fasilitas Amerika Serikat dan sekutunya.

    LA TIMES | ABDUL MANAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.