PBB Setujui Sanksi Baru untuk Korea Utara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Markas besar PBB di New York merupakan salah satu hasil karya Oscar Niemeyer yang dibangun pada tahun 1949-1950. AP/Osamu Honda

    Markas besar PBB di New York merupakan salah satu hasil karya Oscar Niemeyer yang dibangun pada tahun 1949-1950. AP/Osamu Honda

    TEMPO.CO, New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara untuk membatasi program nuklir dan rudal balistiknya setelah negara itu melakukan uji coba nuklir ketiganya 12 Februari lalu. Sanksi baru itu disetujui 15 anggota Dewan Keamanan PBB dalam sidang di New York, Amerika Serikat, Kamis, 7 Maret 2013.

    Resolusi ini dianggap sebagai kemajuan penting karena berhasil meyakinkan Cina, sekutu utama Pyongyang, untuk mendukung pengetatan sanksi. Amerika Serikat, yang mendorong lahirnya resolusi baru ini, melakukan negosiasi sekitar tiga minggu untuk mendapatkan dukungan Beijing.

    Bentuk sanksi yang diterapkan antara lain berupa larangan bagi elite Korea Utara mengimpor barang mewah, seperti kapal pesiar, mobil balap, mobil mewah, dan sejumlah perhiasan. Negara anggota PBB juga diminta memeriksa kargo mencurigakan Korea Utara. 

    Sanksi baru itu juga memuat ketentuan embargo senjata dan larangan perdagangan dalam teknologi nuklir dan rudal dengan Korea Utara.  

    Amerika Serikat yakin sanksi ini akan menekan Pyongyang. "Sanksi-sanksi ini akan menggigit dan menggigit keras," kata Duta Besar AS di Markas Besar PBB, Susan Rice.

    George Lopez, profesor di University of Notre Dame di Indiana, mengatakan, langkah ini akan membatasi akses Korea Utara untuk mengembangkan senjata pemusnah massalnya. "Dalam jangka menengah, resolusi ini akan menurunkan kemampuan Korea Utara untuk meneruskan program nuklir dan rudalnya," kata mantan anggota panel PBB yang memantau kepatuhan Korea Utara terhadap sanksi PBB.

    Ini bukan sanksi pertama PBB untuk Pyongyang. Sejumlah diplomat di Dewan Keamanan PBB mengatakan, keberhasilan resolusi tersebut tergantung seberapa besar kemauan Cina menegakkan sanksi ini. 

    Reuters | BBC | Washington Post | Abdul Manan

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.