Pemberontak Suriah Diminta Membebaskan Utusan PBB  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemukiman di dataran tinggi Golan. AP/Dan Balilty

    Pemukiman di dataran tinggi Golan. AP/Dan Balilty

    TEMPO.CO, Damaskus - Pejuang angkatan bersenjata oposisi telah menahan sekitar 21 orang penjaga perdamaian PBB, Rabu, 6 Maret 2013, di kawasan yang memisahkan wilayah Israel dengan Suriah di Dataran Tinggi Golan.

    Menanggapi insiden tersebut, Dewan Keaman PBB, Kamis, 7 Maret 2013, meminta agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat.

    Penangkapan terhadap pengamat genjatan senjata asal Filipina itu berlangsung sepekan setelah ada laporan yang menyebutkan bahwa seorang anggota pasukan perdamaian hilang. Pemerintah Filipina mengutuk aksi penangkapan tersebut dan meminta agar para penculik segera membebaskannya.

    "Pemerintah Filipina menyerukan dengan segera agar 21 pasukan perdamaian asal Filipina yang menjadi bagian dari Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF) di Dataran Tinggi Golan," tulis Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan. Para korban penculikan tersebut merupakan bagian dari 300 anggota pasukan perdamaian PBB asal Filipina.

    Pasukan UNDOF dibentuk pada 1974 menyusul Perang Yom Kippur antara Suriah dan Israel. Pasukan ini bertugas mengawasi pelepasan wilayah yang dikuasai oleh Suriah maupun Israel di Dataran Tinggi Golan. Mereka juga mendapatkan mandat untuk mengawasi jalannya gencatan senjata.

    Vitaly Churkin, duta besar Rusia untuk PBB dan Presiden Dewan Keamanan, mengatakan, pejabat PBB dari pasukan perdamaian sedang berunding dengan para penculik.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita Populer:
    Hotma Sitompoel: Semakin Lama Terbuka Kasus Raffi

    Begini SMS Antara Yuni Shara dan Polisi Soal Raffi

    Menkopolhukam: Pembubaran Densus 88 Berlebihan

    Krisdayanti: Yuni Kecewa Atas Tuduhan Itu

    Kangen Warteg, Dahlan ke Warmo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.