Suriah Minta Diadakan Dialog Nasional  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lokasi ledakan di Damaskus, Suriah (21/2). REUTERS/Sana

    Lokasi ledakan di Damaskus, Suriah (21/2). REUTERS/Sana

    TEMPO.CO, Damaskus - Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar al Ja'fari, menyerukan kepada negara-negara sahabat Suriah agar membujuk kelompok oposisi untuk bersedia duduk bersama guna melakukan dialog nasional tanpa syarat.

    "Suriah meminta diselenggarakan sebuah pertemuan di Marrakech atau Roma atau Istanbul dengan kelompok bersenjata agar duduk bersama satu meja guna berunding dan berdialog," kata Ja'fari kepada editor diplomatik Al Jazeera, James Bays.

    "Jika mereka memang benar-benar sahabat Suriah, mereka pasti peduli terhadap seluruh rakyat Suriah, tidak hanya kepada sebagian rakyat Suriah. Mereka inilah yang menolak duduk dalam satu meja untuk melakukan dialog nasional dan menghancurkan negara," ia menambahkan.

    Menanggapi pertanyaan Al Jazeera, apakah Presiden Bashar al-Assad siap mengundurkan diri demi menghindari kehancuran negara, Ja'fari mengatakan bahwa dialog dapat dilakukan tanpa prasyarat.

    "Ini sangat naif, Sahabatku. Apa yang Anda katakan sangat naif. Ketika Anda duduk satu meja untuk berdialog, Anda tak boleh memberikan prasyarat. Anda duduk dan Anda mengatakan apakah Anda ingin duduk satu meja guna melakukan dialog nasional. Kalau disebut dialog nasional, tak boleh ada prasyarat."

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita terpopuler lainnya:
    Anas Minta Amir Ungkap Gebrak Meja SBY di Cikeas
    Pertemuan di Cikeas, Anas Janji Lindungi Nazar

    Anas Urbaningrum: KTA Itu Keselip di Mana

    5 Alasan Mahfud Soal Kasus Hukum Anas Urbaningrum

    Ibas: Tudingan Terima Duit Hambalang, Lagu Lama

    Mahfud: Wajar Saya Simpati pada Anas Urbaningrum


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.