Cina Pertimbangkan Pakar Korut-Jepang Jadi Menlu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wang Yi. REUTERS/Jason Lee/Files

    Wang Yi. REUTERS/Jason Lee/Files

    TEMPO.CO, Beijing - Cina kemungkinan akan menunjuk seorang ahli Jepang dan Korea Utara sebagai menteri luar negeri berikutnya. Demikian dikatakan tiga sumber independen. Langkah ini dilakukan Beijing untuk memperbaiki hubungan dengan dua negara tetangga terdekat itu.

    Sejauh ini, nama yang disebut-sebut adalah Wang Yi, 59 tahun, Duta Besar Cina untuk Jepang dari 2004 sampai 2007. Menurut sumber tersebut, ia kemungkinan besar akan ditunjuk menjadi menteri luar negeri selama sesi tahunan parlemen bulan depan.

    Fasih berbahasa Jepang, ia adalah wakil utama Cina dalam perundingan enam negara mengenai Korea Utara selama 2007-2008. Sebelum menjadi duta besar, dia adalah konselor di Kedutaan Besar Cina di Tokyo 1989-1994.

    "Cina mengirimkan sinyal bahwa hubungan Cina-Jepang akan menjadi yang paling penting dari isu-isu penting," kata seorang sumber kepada Reuters, meminta anonimitas untuk menghindari dampak karena berbicara kepada wartawan asing.

    Ketegangan atas pulau tak berpenghuni di Laut Cina Timur, yang diklaim oleh Beijing sebagai Diaoyu dan oleh Tokyo sebagai Senkaku, tahun lalu memperkeruh hubungan kedua negara. Kekhawatiran salah perhitungan dan konfrontasi militer yang tidak diinginkan sempat mewarnai ketegangan itu.

    Sumber itu mengatakan, Wang akan menggantikan Yang Jiechi, 62 tahun, yang akan menjadi salah satu dari lima anggota dewan negara.

    "Wang Yi seperti Zhou Enlai, seorang pria sederhana dengan latar belakang ilmiah," kata sumber itu, mengacu pada perdana menteri pertama Cina yang juga menteri luar negeri. "Dia akan menahan diri, rasional, dan bijaksana."

    REUTERS | TRIP B



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.