Pemilu Mesir Terancam Diboikot Oposisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kandidat presiden dari partai Ikhwanul Muslimin, Mohammed Morsi, saat melakukan kampanye di Kairo, Mesir, Minggu (20/6). AP/Fredrik Persson, File

    Kandidat presiden dari partai Ikhwanul Muslimin, Mohammed Morsi, saat melakukan kampanye di Kairo, Mesir, Minggu (20/6). AP/Fredrik Persson, File

    TEMPO.CO, Kairo - Kelompok oposisi utama Mesir, Front Penyelamat Nasional, Selasa, 26 Februari 2013, mengumumkan bahwa lembaganya memboikot pemilu parlemen yang akan dimulai pada 22 April 2013. "Harus ada jaminan bahwa pemilu berjalan bebas dan jujur." Keputusan Front diikuti oleh partai oposisi lainnya.

    "Front Penyelamat Nasional, payung aliansi kelompok liberal dan sayap kiri, menyatakan keputusan tersebut dikeluarkan usai mengadakan pertemuan di Kairo," kata Sameh Ashour, juru bicara Front.

    Presiden Mohamed Mursi, dalam dekrit yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, memutuskan, bahwa pemilihan umum parlemen akan diselenggarakan dalam empat tahap yang akan dimulai pada akhir April 2013.

    Sameh Ashour, Kepala Sindikasi Pengacara dan juru bicara Front, mengatakan, keputusan itu diambil dengan suara bulat di antara para pemimpin oposisi. Dia menuduh gerakan Ikhwan (Ikhwanul Muslimin) sedang menyandera Mesir secara politik dan memonopoli institusi (Lembaga Kepresidenan).

    Popular Current, partai pimpinan bekas calon presiden yang kalah, Hamdeen Sabahy, juga mengatakan bahwa partainya akan memboikot pertemuan yang diserukan oleh Presiden Mohamed Mursi, Selasa, 26 Februari 2013. Juru bicara partai, Heba Yassin, meminta jaminan pemilu harus dilaksanakan secara bebas dan fair.

    "Kami tidak akan ikut serta dalam dialog nasional atau tidak ada pemilu," kata Yassin kepada Reuters. Dalam pemilihan presiden tahun lalu, Sabahy menduduki posisi ketiga.

    Kelompok garis keras Salafi, Partai Nour, kelompok Islam terbesar menduduki posisi kedua, mengumumkan, Ahad, 24 Februari 2013, bahwa partainya merencanakan ikut serta dalamdialog nasional seperti diminta oleh Presiden Mursi.

    Sedangkan Partai Dustour, kelompok liberal yang dipimpim oleh Mohmad El Baradei, juga memutuskan memboikot pemilihan umum yang dilaksanakan dalam empat tahap dimulai pada April 2013.

    AL ARABIYA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.