Suriah Ajak Oposisi Berdialog

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tumpukan mobil rusak digunakan untuk melindungi diri dari para penembak di wilayah Khaldiyeh, Homs, Suriah, Selasa (19/2). REUTERS/ Yazan Homsy

    Tumpukan mobil rusak digunakan untuk melindungi diri dari para penembak di wilayah Khaldiyeh, Homs, Suriah, Selasa (19/2). REUTERS/ Yazan Homsy

    TEMPO.CO, Damaskus - Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Muallem, mengatakan pemerintahnya siap mengadakan pembicaraan dengan seluruh partai, termasuk pemberontak bersenjata yang ingin berdialog guna mengakhiri konflik.

    "Kami siap berdialog dengan siapa pun yang ingin berdialog, termasuk yang menenteng senjata," kata Muallem, mengacu kepada para pemberontak, dalam acara jumpa pers di Moskow bersama rekannya, Menlu Rusia Sergei Lavrov.

    "Kami percaya masih ada solusi perdamaian untuk memecahkan masalah Suriah," ujar Muallem.

    Koresponden Al Jazeera, Charlie Angela, melaporkan dari Moskow, pernyataan Menteri Luar Negeri Suriah itu disampaikan sebelum diselengggarakannya pertemuan (di Roma). Pertemuan Roma dirancang Amerika Serikat dan Eropa untuk memberikan bantuan bagi kelompok oposisi Suriah.

    Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang mendampingi Muallem menambahkan, tidak ada alternatif lain untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama dua tahun kecuali melalui solusi politik.

    "Tidak ada alternatif yang bisa diterima kecuali solusi politik antara pemerintah dan oposisi," kata Lavrov.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita Internasional Terpopuler:
    Joget Michelle Obama Laris Manis di Internet

    'Listening Tour' Menteri Luar Negeri AS

    Rokok Bakal Dilarang di Ruang Publik Seluruh Rusia

    Ada 'Gangnam Style' di Pelantikan Presiden Korsel

    Raul Castro Pensiun pada 2018


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.