Jet Turki Gempur Pemberontak Kurdi di Irak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Abdullah Ocalan. AP/Turkish Intelligence Service-MIT/Anatolia

    Abdullah Ocalan. AP/Turkish Intelligence Service-MIT/Anatolia

    TEMPO.CO, Ankara - Turki mengirimkan sejumlah jet tempurnya melintasi wilayah perbatasan di Irak guna menggempur kelompok separatis Partai Pekerja Kurdi (PKK). Hal tesebut disampaikan sumber militer kepada media, Kamis, 21 Februari 2013.

    Sumber mengatakan kepada AFP, jet-jet pencabut nyawa milik Turki itu melesakkan 12 bom ke sasaran di Pegunungan Kandil, kawasan otonomi suku Kurdi Irak pada Rabu, 20 Februari 2013.

    Kantor berita Pro-Kurdish Firat membenarkan serangan tersebut, seraya mengatakan, target serangan pasukan udara Turki adalah dua desa serta merusak ladang pertanian dan kebun petani.

    Gempuran udara itu berlangsung di tengah pembicaraan damai antara Ankara dan PKK pemimpin Abdullah Ocalan yang kini menjalani hukuman penjara seumur hidup.

    Dalam pembicaraan damai tersebut, Turki berharap terjadi gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga dekade dengan pemberontak Kurdi di wilayah selatan.

    Pada bulan lalu, Angkatan Bersenjata Turki menyatakan, mereka telah membunuh 14 pemberontak di kota sebelah selatan Hakkari dalam operasi penyergapan di pos perbatasan. Dalam insiden tersebut, seorang tentara Turki tewas tertembak.

    Ankara menyatakan, pemberontak bersembunyi di wilayah utara Irak, tempat PKK mengomando gerakannya untuk menyusup ke Turki dengan cara tembak-lari terhadap pasukan keamanan.

    Sekitar 45 ribu orang dipercaya telah tewas dalam pertempuran yang sudah berlangsung selama 29 tahun antara pasukan keamanan Turki dan PKK, yang mulai angkat senjata pada 1984 itu.

    AL ARABIYA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.