Imigrasi Malaysia Tahan Anggota Parlemen Australia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kanan) menerima Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr di Kementrian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin (16/7). ANTARA/Fanny Octavianus

    Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kanan) menerima Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr di Kementrian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin (16/7). ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Petugas Imigrasi Malaysia menahan anggota parlemen Australia Nick Xenophon saat ia tiba di Terminal LCCT Air Asia, Sabtu 16 Februari 2013, sekitar pukul 6.40 pagi. Ia akan dideportasi, dengan memulangkannya di penerbangan berikutnya, karena ia dianggap menodai citra negara Malaysia.

    Direktur Jenderal Imigrasi Datuk Alias Ahmad, soal penahanan dan pengusiran itu, mengatakan, Xenophon telah membuat pernyataan yang menghina negara seperti menyebut Pemerintah Malaysia "otoriter" dalam menangani demonstrasi Bersih 3.0 untuk pemilihan umum yang bebas dan adil, April lalu. "Dia mencoreng citra negara," kata Alias Ahmad.

    Dia mengatakan, Xenophon dikategorikan sebagai "imigran terlarang" untuk memasuki Malaysia menurut pasal 8 (3) dari Undang-Undang Imigrasi Malaysia. Namun Alias Ahmad menegaskan, Xenophon tidak ditahan dalam sel dan buktinya senator itu masih bisa menelpon.

    Dia mengatakan bahwa anggota parlemen Australia lainnya bisa datang ke Malaysia selama mereka tidak terlibat dalam pelanggaran apapun. "Kami adalah negara bebas," kata Alias Ahmad.

    Yaacob Ibrahim, staf pemimpin oposisi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, anggota parlemen Australia selain Xenophon yang dijadwalkan datang ke Malaysia adalah Washer Mal, John Williams, dan Steve Georganas, dan dijadwalkan tiba Ahad ini. Kata Ibrahim, ketiganya sudah membatalkan rencana kedatangan mereka ke Malaysia.

    Ibrahim mengatakan, Xenophon kemarin dijadwalkan untuk bertemu tokoh oposisi Anwar Ibrahim, serta menteri di Departemen Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz dan pejabat Komisi Pemilu Malaysia untuk membahas sistem pemilu di negara ini --yang pemilihan umumnya kemungkinan digelar akhir April tahun ini.

    Berita penahanan Xenophon ini langsung menjadi isu hangat di pers Australia. "Saya efektifnya seorang tahanan di sini," katanya, seperti dikutip surat kabar Australia The Sunday Mail. Media ini melaporkan, Xenophon berhasil menyelinap dan melakukan panggilan telepon ketika ia ditinggalkan di ruang interogasi.

    "Mereka pada dasarnya bilang bahwa saya adalah musuh negara. Mereka mencoba untuk menempatkan saya di pesawat untuk berikutnya keluar dari sini dan kembali ke rumah (Australia)," kata Xenophon.

    Ia menyebut insiden penahanan dan pengusiran ini konyol. Sebab, ia tidak hanya akan bertemu oposisi, tapi juga pejabat instansi resmi seperti menteri dan pejabat Komisi pemilihan umum.

    Xenophon meyakini bahwa tulisannya di surat kabar Fairfax bulan lalu, yang menyoroti soal hak asasi manusia di Malaysia, yang kemungkinan menjadi alasan bagi pemerintah untuk menolak kedatangannya.

    Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr mengatakan, saat ini kementerian melakukan kontak dengan Xenophon dan mencari "penjelasan lengkap" atas insiden tersebut. "Penahanan Senator Xenophon adalah tindakan mengejutkan dan mengecewakan karena dilakukan oleh negara yang memliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Australia," kata Carr, sembari menambahkan bahwa kedatangan senator itu ke Malaysia adalah untuk "tujuan damai."

    Lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi isu HAM di Malaysia, SUARAM, mengutuk penahanan dan pengusiran ini. Dalam siaran persnya, Direktur Eksekutif SUARAM Nalini Elumalai mendesak pemerintah Malaysia untuk secara resmi meminta maaf kepada Xenophon dan mengijinkannya kembali masuk ke Malaysia tanpa syarat. "Insiden ini menandai satu lagi langkah mundur pemerintah tentang hak-hak dasar dan kebebasan," kata Nalini.

    Malaysian Insider | Channel News Asia | The Australian | Abdul Manan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.