Warga Korea di Jakarta Kecam Aksi Korut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Korea Utara menghadiri perayaan tes nuklir ketiga di alun-alun Kim Il-Sung di Pyongyang, Korea Utara, Kamis (14/2). REUTERS/KCNA

    Warga Korea Utara menghadiri perayaan tes nuklir ketiga di alun-alun Kim Il-Sung di Pyongyang, Korea Utara, Kamis (14/2). REUTERS/KCNA

    TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan serta pejabat tinggi organisasi utama masyarakat Korea yang menetap di Indonesia menggelar aksi kampanye mengecam uji coba nuklir ketiga Korea Utara.

    Sebanyak 60 orang dari Asosiasi Masyarakat Korea, Dewan Nasional Penasehat Unifikasi Korea, Federasi Kebebasan Korea, dan lainnya mengadakan aksi di di Gedung Korea Center di Jalan Gatot Subroto pada hari Jumat, 15 Februari 2013 pukul 16.00 WIB.

    Pada reli bersama tersebut, Shin Gi Yeop, Ketua Asosiasi Masyarakat Korea di Indonesia, menyatakan perdamaian dunia dan regional Asia Timur Utara telah terancam secara serius akibat uji coba nuklir Korea Utara. Dia mengimbau agar masyarakat Korea, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, harus bersatu untuk merespon keras kejadian tersebut.

    Shin juga berseru supaya Korea Utara segera menghentikan pengembangan program nuklir dan rudal balistik serta melakukan upaya-upaya perbaikan kondisi HAM dan masalah kemiskinan bagi penduduk Korea Utara. "Dunia internasional, termasuk Indonesia, harus aktif mendukung pemberlakuan sanksi tegas bagi Korea Utara," katanya.

    Saat ini lebih dari 50.000 orang Korea menetap di Indonesia dan ini merupakan komunitas masyarakat asing terbesar yang berada di Indonesia.

    NATALIA SANTI

    Berita Internasional Terpopuler:
    Vatikan Benarkan Kepala Paus Berdarah di Meksiko

    Dapat Nilai C, Mahasiswi Gugat Universitas

    Skandal Daging Kuda Menyebar di Eropa

    Salafi Jihad, Ancaman Arab Spring

    Zygier Diduga Akan Buka Operasi Rahasia Mossad


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.