'Pelesir' ke Taiwan, Anggota Kongres AS Diselidiki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/J. Scott Applewhite

    AP/J. Scott Applewhite

    TEMPO.CO, Washington - Kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat ke Taiwan berbuntut panjang. Sebuah tim investigasi yang diluncurkan untuk menyelidikinya mengungkapkan, perjalanan perwakilan Partai Demokrat ke Taiwan ini melanggar hukum federal karena dibiayai oleh pemerintah Taiwan.

    Penyelidikan diluncurkan setelah ProPublica menuliskan perjalanan yang dilakukan Bill Owens dan istrinya ke negeri itu pada tahun 2011. Penyidikan dilakukan oleh sebuah tim independen yang terdiri dari mantan anggota Kongres dan warga negara terpilih. Temuan mereka nantinya akan disusun dalam bentuk rekomendasi untuk Komisi Etik Kongres.

    Anggota Kongres AS dilarang menerima hadiah dalam bentuk apa pun, termasuk biaya perjalanan, dari pemerintah asing. Pelobi juga tidak dapat mengatur perjalanan anggota Kongres.

    Kantor Owens awalnya mengatakan perjalanan--termasuk tinggal di hotel mewah, kunjungan ke tempat-tempat wisata, dan pertemuan dengan para pejabat Taiwan--dibiayai oleh sebuah lembaga pendidikan yang disebut Universitas Kebudayaan Cina. Namun, tim investigasi menemukan hal yang berbeda dan terdapat "alasan substansial untuk percaya" bahwa perjalanan itu sebenarnya dibiayai oleh pemerintah Taiwan. Lebih spesifik lagi, perjalanan ini diselenggarakan oleh pelobi Taiwan.

    Taiwan memiliki banyak kepentingan pada pemerintah AS, misalnya untuk mendapatkan senjata yang lebih canggih sebagai bagian dari miliaran dolar dalam penjualan tahunan senjata AS ke negara itu. Presiden Taiwan Ma Ying-jeou mengangkat isu pesawat tempur F-16 baru dalam pertemuannya dengan Owens.

    Taiwan adalah tujuan pelesiran nomor dua anggota kongres AS setelah Israel, menurut LegiStorm, yang melacak data yang perjalanan.

    SALON.COM | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.