Pernikahan Sejenis Kini "Halal" di Inggris  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pernikahan massal lesbian di Taiwan. (news.com.au)

    Pernikahan massal lesbian di Taiwan. (news.com.au)

    TEMPO.CO, LONDON - Majelis Rendah Inggris akhirnya menyetujui undang-undang kontroversial yang mengizinkan pernikahan sesama jenis pada Selasa waktu setempat. Meski ditentang oleh separuh anggota partai penguasa, Konservatif, aturan ini menjadikan Inggris mengikuti langkah 10 negara lainnya yang meresmikan pernikahan sesama jenis

    Perdana Menteri David Cameron yang juga pemimpin Partai Konservatif menyambut baik aturan baru itu. “Aturan hukum ini akan membuat masyarakat kita lebih kuat,” kata Cameron, seusai pengambilan voting di parlemen.

    Perdebatan selama enam jam berlangsung alot karena separuh anggota parlemen asal Partai Konservatif menolak rancangan ini. Akhirnya, undang-undang itu diloloskan dengan 400 suara setuju berbanding 175 suara yang menolak. Didasari aturan ini, pernikahan sesama jenis dapat diajukan ke catatan sipil. Namun, aturan ini tidak memaksa lembaga-lembaga agama seperti gereja untuk meresmikan pernikahan sejenis.

    “Kedua pihak sama-sama memiliki pandangan kuat, namun saya yakin voting para anggota parlemen agar kaum homoseksual bisa menikah juga, merupakan satu langkah besar bagi negara kita,” Cameron menambahkan.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Perdana Menteri Nick Clegg memuji hasil voting sebagai tonggak untuk kesetaraan. “Pernikahan adalah soal cinta dan komitmen, dan seharusnya hal itu tak bisa disangkal lagi bagi orang-orang hanya karena mereka homoseksual," tutur Clegg.

    Namun, beleid ini harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi Inggris agar resmi menjadi undang-undang. Untuk itu, pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Ed Miliband, mendesak agar Majelis Tinggi menyetujui rancangan tersebut.

    L THE NEW YORK TIMES | SITA PLANASARI AQUADINI

    Berita Terkini:
    Ini Lima Skenario Selamatkan Demokrat

    Maharani Suciono Minta Maaf, Ungkap Duit Rp 10 Juta

    Luthi Hasan Akhirnya Mengaku Kenal Ahmad Fathanah

    Gontor Pastikan Ahmad Fathanah Bukan Alumni


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.