Bulgaria: Hizbullah di Balik Pengeboman di Burgas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asap membumbung sesaat setelah terjadi ledakan bom di luar Bandara Burgas, Bulgaria (18/7). REUTERS/Bulphoto Agency/Besove.com

    Asap membumbung sesaat setelah terjadi ledakan bom di luar Bandara Burgas, Bulgaria (18/7). REUTERS/Bulphoto Agency/Besove.com

    TEMPO.CO, Sofia - Menteri Dalam Negeri Bulgaria Tsvetan Tsvetanov mengatakan, dua orang yang punya hubungan dengan kelompok militan Hizbullah terlibat dalam bom mobil di dekat bandara Burgas, Bulgaria, yang menyebabkan lima turis Israel tewas Juli 2012 lalu.

    Kesimpulan penyelidikan Bulgaria ini akan membuka jalan bagi Uni Eropa untuk bergabung dengan Amerika Serikat yang menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris, setelah ada hubungan yang terang dalam sebuah serangan ke wilayah Uni Eropa.

    "Tiga orang yang terlibat dalam serangan itu, dua di antaranya memiliki paspor asli Australia dan Kanada," kata Tsvetan Tsvetanov kepada wartawan, Selasa, 5 Februari 2013, setelah Dewan Keamanan Nasional Bulgaria membahas investigasi ini.

    "Kami telah yakin bahwa kedua orang itu adalah anggota sayap militan Hizbullah," kata Tsvetanov. "Ada data yang menunjukkan hubungan pembiayaan antara Hizbullah dan dua tersangka."

    Israel menyalahkan serangan di kota Laut Hitam -yang menewaskan lima turis Israel, sopir warga Bulgaria dan pengebomnya-- kepada Iran dan Hizbullah.

    Pemerintah Iran membantah tudingan Israel dan balik mengatakan bahwa Yerussalem yang merencanakan dan melakukan leadakan itu. Hizbullah belum secara terbuka menanggapi tuduhan Israel itu.

    Belanda mengatakan Agustus lalu bahwa Uni Eropa harus mengikuti jejak Amerika Serikat yang sudah menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris sejak 1990-an, sebuah langkah yang akan memungkinkan Uni Eropa untuk membekukan aset Hizbullah di Eropa.

    Reuters | Abdul Manan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.