Israel Boikot Evaluasi HAM PBB  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak perempuan dengan gambar bendera Palestina di wajahnya mengikuti sebuah aksi untuk mendukung Palestina menjadi negara pengamat non-anggota, di Tepi Barat, Ramallah, Kamis (29/11). Warga Palestina bergembira atas pengakuan PBB sebagai sebuah negara pada hari Kamis namun dengan harga mahal, harus menunda pengumuman negara Palestina yang merdeka karena penolakan dari Israel. AP/Majdi Mohammed

    Seorang anak perempuan dengan gambar bendera Palestina di wajahnya mengikuti sebuah aksi untuk mendukung Palestina menjadi negara pengamat non-anggota, di Tepi Barat, Ramallah, Kamis (29/11). Warga Palestina bergembira atas pengakuan PBB sebagai sebuah negara pada hari Kamis namun dengan harga mahal, harus menunda pengumuman negara Palestina yang merdeka karena penolakan dari Israel. AP/Majdi Mohammed

    TEMPO.CO, JenewaIsrael menjadi negara pertama di dunia yang memboikot evaluasi PBB mengenai hak asasi manusia tanpa alasan sama sekali, Selasa petang waktu setempat, di markas besar Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss. Namun, absennya negara Zionis itu tidak memperoleh sanksi apa pun dari 47 negara anggota yang hadir.

    Setelah debat yang cukup panas, mayoritas negara justru memberikan kompromi atas tindakan Israel. Dewan memberikan waktu Israel untuk mengumpulkan dan hadir dalam evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia paling lambat hingga November mendatang.

    “Namun, kompromi ini akan menjadi preseden untuk menentukan bagaimana menangani negara yang enggan bekerja sama,” kata Kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Remigiusz Henczel.

    Insiden serupa, menurut juru bicara Dewan HAM PBB, Rolando Gomez, pernah dilakukan Haiti. “Tapi negara itu memberikan alasan mengapa tidak dapat hadir karena tengah melakukan rehabilitasi pasca-gempa,” ujar Gomez.

    Kritik atas keputusan itu datang dari beberapa negara, seperti Mesir dan Pakistan. Walaupun terpaksa menerima kompromi, mereka mengingatkan Dewan bahwa negara lain pun dapat melakukan hal yang sama untuk menghindari evaluasi pelaksanaan hak asasinya.

    Dalam kesempatan terpisah, 14 lembaga hak asasi manusia Palestina dan Israel menuntut negara Zionis itu segera memasukkan evaluasi periodik universal (UPR) ke Dewan HAM PBB. “Tindakan ini tidak saja menegaskan pembangkangan Israel terhadap hukum internasional, juga hancurnya nilai-nilai dasar UPR, yakni kesetaraan dan universalitas,” demikian pernyataan kelompok HAM Palestina, Addameer, di Ramallah.

    Dari Tel Aviv, Kementerian Luar Negeri Israel menuding Dewan HAM PBB melakukan standar ganda. “Setelah serangkaian debat, kami memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan Dewan HAM PBB. Saya pastikan kebijakan itu belum berubah,” tutur Yigal Palmor, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    Israel pernah memperoleh evaluasi pada 2008. Saat itu, delegasi dari banyak negara menuntut Israel untuk mengakui dan menghormati hak Palestina untuk merdeka dan memperoleh tanah air mereka.

    AP | FT | PNN | THE TELEGRAPH | SITA PLANASARI AQUADINI

    Berita Populer:
    Irwansyah Bebas, Raffi Ahmad: Yah Lu Pulang...

    KPK Tangkap Perantara Suap Politikus

    Melongok Rumah Raffi Ahmad di Lebak Bulus

    KPK Tangkap Tangan Tiga Pelaku Suap

    Hary Tanoesoedibjo Ingin Satukan ISL dan IPL
    KPK Sita 2 Plastik Penuh Duit Pecahan Rp 100 Ribu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.