Diktator Guatemala Didakwa Lakukan Genosida  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memasang gambar simbol pra-Hispanik dan bendera Guatemala (tengah) sebagai perlengkapan upcara

    Warga memasang gambar simbol pra-Hispanik dan bendera Guatemala (tengah) sebagai perlengkapan upcara "Segunda Conexion" (Hubungan Kedua), di kuil suci Suku Maya Chi Ixim, Alta Verapaz, Guatemala (20/12). REUTERS/Jorge Dan Lopez

    TEMPO.CO, Kota Meksiko - Hakim Mahkamah Agung Guatemala memerintahkan mengadili kembali bekas diktator Efrain Rios Montt terkait dengan genosida alias pembunuhan massal terhadap lebih-kurang 1.750 penduduk pribumi pada masa kepemimpinannya, 1982-83.

    Kakek berusia 86 tahun itu muncul di pengadilan pada Senin, 28 Januari 2013, tempat hakim Miguel Galvez memerintahkan membuka kembali lembaran percobaan kejahatan genosida dan kemanusiaan. Sejumlah keluarga korban tampak berdiri di luar gedung Mahkamah Agung sambil menyalakan petasan sebagai ungkapan rasa senang atas dibukanya kembali kasus kejahatan itu.

    Wartawan Al Jazeera, Dave Mercer, melaporkan dari Kota Solola, Guatemala, masyarakat senang atas keputusan tersebut. "Ada seratus saksi mata memberikan pengakuan dan laporan forensik untuk kasus itu," kata Mercer.

    Ini untuk pertama kalinya lembaran kasus genosida secara formal dibuka di negara Amerika Tengah atas perang saudara selama 36 tahun yang berakhir pada 1996. Menurut PBB, perang sipil itu meninggalkan korban 200 ribu jiwa.

    Rios Montt, yang dipenjara di rumah tahanan selama setahun, dituduh menjadi dalang pembunuhan massal terhadap lebih-kurang 1.750 penduduk asli suku Ixil Maya di kawasan Quiche saat dia berkuasa. "Ada serangkaian bukti dia terlibat dalam kejahatan itu, baik dilakukan secara lisan maupun di depan publik," kata hakim Galvez.

    Ruang pengadilan yang begitu sempit dipadati para keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia, serta pensiunan tentara yang mendukung aksi Rios Montt. Human Rights Watch menyebutkan, keputuan mengadili Rios Montt merupakan sebuah langkah besar terhadap akuntabilitas di Guatemala.

    "Pada fakta ini, hakim memerintahkan mengadili bekas kepala negara merupakan sebuah perkembangan yang luar biasa di negara yang memberikan kekebalan terhadap kekejaman masa lalu," kata Direktur America Group, Jose Miguel Vivanco.

    Rios Montt pernah diseret ke pengadilan Januari tahun lalu. Menurut jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar pada Kamis waktu setempat, 26 Januari 2012, bekas diktator ini diminta mendengarkan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya selama berkuasa pada 1982 hingga 1983. "Rios Montt diseret ke pengadilan untuk perbuatannya, membunuh para penentangnya setelah kehilangan kekebalan hukum," ucap jaksa.

    Bekas jenderal Angkatan Darat ini sempat mendapatkan kekebalan hukum setelah terpilih menjadi anggota Kongres pada 2000. Namun kekebalan tersebut berakhir pada 2012 menyusul selesainya masa tugas di Kongres.

    Menurut data hasil investigasi Komisi Pencari Kebenaran Guatemala, korban tewas diperkirakan mencapai 200 ribu orang. Mereka terbunuh akibat perang sipil di Guatemala, yang berakhir pada 1996. "Ini merupakan kekejaman terburuk sejak Ríos Montt berkuasa."

    Pangacara Ríos Montt, Gonzalo Rodríguez Gálvez, menyatakan kepada koran Guatemala, Prensa Libre, bahwa tuduhan jaksa terhadap kliennya sama sekali tak beralasan. "Kami sangat yakin tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan karena beliau tak pernah ada di medan perang," ujar Gonzalo.

    Pada kesempatan wawancara dengan media beberapa waktu silam, Ríos Montt menyatakan dirinya tidak pernah memerintahkan pembunuhan massal. Namun dokumen milik militer menunjukkan bahwa militer telah melakukan operasi di bawah komando tertinggi.

    AL JAZEERA | THE NEW YORK TIMES | CHOIRUL

    Berita populer
    Mesir Dalam Kondisi Darurat

    Seperti Tom Hanks, Pria Ini Hidup di Bandara

    Sebelum Ditangkap Amran Minta Izin Ganti Celana

    Wanda Dicopot dari DPRD? Pengacara Menjawab



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.