FBI Perkuat Tekanan Penyelidikan Kasus Stuxnet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Getty Images/Chip Somodevilla

    Getty Images/Chip Somodevilla

    TEMPO.CO, Washington - Para penyidik di Biro Penyelidik Federal (FBI), yang menyelidiki bocornya informasi rahasia tentang operasi siber yang mengincar target program nukllir Iran, meningkatkan tekanannya terhadap mantan dan pejabat pemerintah yang dicurigai terlibat, kata seorang yang mengetahui pengusutan kasus tersebut.

    Penyelidikan ini, yang mulai dilakukan Jaksa Agung AS Erick H. Holder Jr. akhir Juni tahun lalu, memeriksa kebocoran informasi soal virus komputer yang dikembangkan bersama oleh Amerika Serikat dan Israel, yang merusak sentrifugal nuklir di pabrik pengayaan uranium utama milik Iran. Nama kode operasi ini adalah Olympic Games, tapi dunia luas lebih mengenalnya dengan cacing komputer misterius Stuxnet.

    Jaksa, kata sumber itu, mengejar "Orang-orang, termasuk di level yang cukup tinggi." "Ada banyak orang yang sudah dihubungi, dari instansi yang berbeda."

    FBI dan jaksa juga mewawancarai beberapa pejabat dan mantan pejabat senior pemerintah sehubungan dengan terungkapnya informasi rahasia itu, dan kadang-kadang mengkonfrontasi keterangan mereka dengan bukti berupa kontak dengan wartawan. Penyidik, kata sumber itu, telah melakukan analisis yang ekstensif dari akun surat elektronik dan catatan telepon dari pejabat pemerintah, maupun yang sudah menjadi mantan, untuk mencari hubungannya dengan wartawan.

    Sumber yang mengetahui jalannya penyelidikan bersedia berbicara tapi tanpa mau disebutkan namanya karena informasi ini merupakan soal yang sensitif. Departemen Kehakiman menolak memberi komentar atas berita ini.

    Pemerintahan Obama sudah menuntut enam pejabat karena mengungkapkan informasi rahasia. Jumlah ini lebih banyak dibanding usaha serupa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Penyelidikan Stuxnet ini bisa dibilang belum menyentuh keterlibatan pejabat di level atas, namun dipastikan berimplikasi pada para pejabat senior itu. Sebab, pengetahuan tentang program virus itu sangat terkompartementasi dan terbatas pada sekelompok kecil orang Amerika dan Israel.

    Holder menunjuk Rod J. Rosenstein, Jaksa AS untuk Maryland, untuk memimpin penyelidikan Stuxnet setelah New York Times menulis artikel tentang Presiden AS Barrack Obama yang memerintahkan serangan siber terhadap Iran dengan menggunakan virus komputer yang dikembangkan bersama dengan Israel itu. Publikasi lainnya, termasuk oleh Washington Post, mengikutinya dengan laporan serupa tentang Stuxnet dan virus terkait bernama Flame.

    Pada saat yang sama, Holder juga menunjuk Ronald C. Machen Jr, jaksa AS untuk Distrik Columbia, untuk memimpin penyelidikan kriminal atas kebocoran mengenai gangguan terhadap plot bom al-Qaidah di Semenanjung Arab. Tindakan Holder ini merespons keluhan dari anggota Kongres AS, termasuk dari kepala intelijen.

    Machen akan memeriksa kebocoran informasi terhadap kantor berita Associated Press tentang agen ganda di dalam organisasi afiliasi Al-Qaidah di Yaman, yang memungkinkan Amerika Serikat dan Saudi Arabia mengganggu plot pengeboman sebuah pesawat menggunakan bahan peledak dan sistem peledakan yang bisa menghindari pemeriksaan keamanan bandara.

    Sejak penyelidikan diumumkan, hanya sedikit pemberitaan terkait jalannya proses pengusutan ini. Departemen Kehakiman AS juga menolak memberikan data berapa banyak penyelidikan atas kebocoran informasi rahasia yang dilakukan selama periode pertama pemerintahan Obama.

    Antara tahun 2005 dan 2009, menurut surat Departemen Kehakiman sampai April 2010 kepada Komite Senat AS, Intelijen Amerika Serikat sudah memberitahu lembaga ini sebanyak 183 kali soal adanya kebocoran informasi rahasia. FBI juga melakukan 26 investigasi soal itu dan mengidentifikasi 14 orang sebagai tersangka.

    Washington Post | Abdul Manan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.