AS Akan Cabut Larangan Tugas Tempur Tentara Wanita

TEMPO.CO, Washington - Militer Amerika Serikat akan mencabut larangan bagi tentara wanita untuk bertugas di garis depan medan pertempuran. Keputusan yang disampaikan seorang pejabat di Kementerian Pertahanan, Rabu, 23 Januari 2013 ini akan membuka pintu bagi perempuan untuk bertugas di garis depan pertempuran dan di unit komando elite.

Seorang pejabat yang mengungkapkan soal kebijakan Menteri Pertahanan Leon Panetta ini, mengatakan, para komandan militer akan melaporkan kepada Pentagon, markas Kementerian Pertahanan, bagaimana mengintegrasikan tentara perempuan ke dalam peran tempur, pada 15 Mei mendatang.

Keputusan yang disebut sebagai "langkah bersejarah" oleh salah satu senator ini akhirnya bisa membuka sekitar 230.000 pekerjaan di garis depan untuk personel militer wanita. Pada tahun 2012, Pentagon membuka sekitar 14.500 posisi tempur untuk perempuan, namun masih dilarang untuk bertugas di kesatuan infanteri, tank, dan satuan komando.

Perempuan, meskipun dilarang untuk bertugas di medan pertempuran, sebenarnya telah banyak terlibat dalam perang di Irak dan Afghanistan selama 12 tahun terakhir. Mereka antara lain bertugas sebagai pilot, polisi militer, dan petugas intelijen. Pada tahun lalu, sekitar 130 tentara wanita tewas dan 800 terluka dalam dua perang itu.

Keputusan Panetta ini secara resmi akan diumumkan Kamis, 24 Januari 2013. Beberapa peran tempur tersedia bagi perempuan tahun ini, namun posisi di pasukan khusus, seperti SEALS Angkatan Laut AS dan Delta Force mungkin memakan waktu lebih lama karena membutuhkan periode penilaian lebih panjang.

Perempuan merupakan 14 persen dari 1,4 juta personel militer aktif, tetapi partisipasi mereka dalam beberapa aspek kehidupan militer dihalangi oleh ketentuan pertempuran darat langsung dan aturan penugasan tahun 1994. Aturan itu mengidentifikasi lima bidang yang mempengaruhi penugasan militer perempuan, antara lain pertempuran darat langsung, pengintaian dan operasi khusus dalam waktu panjang, dan tugas-tugas yang menuntut ketahanan fisik.

"Ini merupakan langkah bersejarah bagi kesetaraan dan pengakuan peran perempuan," kata Senator Patty Murray, yang juga ketua Komite Senat urusan Veteran. "Dari jalan-jalan kota-kota Irak sampai pedesaan di Afghanistan, wanita telah terbukti mampu bertugas secara terhormat dan berani."

Keluarnya kebijakan baru ini tak lepas dari adanya sejumlah tekanan dari kelompok sipil dan perempuan, yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pada bulan November 2012, empat tentara perempuan, dengan dukungan dari American Civil Liberties Union, menggugat Departemen Pertahanan atas pembatasan terhadap perempuan yang bertugas di garis depan peperangan.

Reuters | Guardian | Abdul Manan