Assad Rekrut Wanita untuk Dijadikan Tentara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suku kurdi di Suriah. carnegieendowment.org

    Suku kurdi di Suriah. carnegieendowment.org

    TEMPO.CO, Damaskus - Presiden Suriah Bashar al-Assad merekrut tentara wanita untuk menjaga pos-pos penjagaan dan melakukan pemeriksaan keamanan. Para pengamat menyatakan, perekrutan wanita merupakan indikasi banyak pos yang kosong yang ditinggalkan mereka yang membelot dan jumlah pasukannya terus menyusut.

    Tahap pertama, 500 wanita telah direkrut menjadi pasukan paramiliter baru yang dijuluki sebagai 'Singa betina untuk Pertahanan Nasional'. Mereka dilatih di sebuah kamp di Wadi al-Dahab, Homs.

    Mereka merupakan bagian dari National Defence Force (NDF) beranggotakan 10 ribu personel. NDF merupakan bagian penting dari strategi kontra-pemberontak yang dilancarkan Assad.

    Mengenakan seragam militer dan dipersenjatai dengan senapan serbu Kalashnikov, mereka mulai terlihat menjaga wilayah Homs di mana sebagian besar penduduk masih mendukung rezim pemerintah. Bagian dari peran mereka adalah untuk melakukan pemeriksaan keamanan pada wanita berkerudung.

    Sebuah video yang ditayangkan di LiveLeak.com jelas menunjukkan setidaknya sepuluh perempuan menjaga sebuah pos pemeriksaan di Palmyra, Homs. Mereka memeriksa perempuan bercadar yang melintas.

    "Saya pikir itu adalah alasan untuk membuat tentara Suriah bebas membunuh wanita dan kemudian menunjukkan kepada dunia sebagai propaganda," kata Abu Rami, juru bicara tentara oposisi.

    Daily Mail menyebut, Assad mengikuti jejak mantan pemimpin Libya yang terbunuh, Muammar Qadhafi yang juga merekrut perempuan sebagai pengawal pribadinya. Kelompok ini dibentuk pada awal tahun 1980.

    Gaddafi dilaporkan dipekerjakan prajurit wanita karena ia percaya bahwa pria bersenjata Arab akan mengalami kesulitan menembaki perempuan.

    DAILY MAIL | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.