Jepang Akan Bangun PLTA Terbesar di Dunia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pembangkit listrik tenaga angin. Discovery.com

    Ilustrasi pembangkit listrik tenaga angin. Discovery.com

    TEMPO.CO, Jakarta -- Setelah bencana reaktor nuklir Fukushima Daiichi, pemerintah Jepang memilih membangun pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai terbesar di dunia. Gempa besar dan tsunami pada 2011 lalu telah menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir mereka.

    Setelah peristiwa itu, pemerintah Jepang mulai berpaling dari tenaga nuklir dan memfokuskan upaya untuk mengembangkan energi yang lebih terbarukan, seperti angin, panas bumi, dan matahari.

    Jepang berencana membangun 143 turbin angin lepas pantai untuk menghasilkan sekitar 21 persen dari total energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang kini tidak berfungsi lagi. Kekuatan energi ini masih dua kali kekuatan pembangkit listrik angin lepas pantai terbesar di dunia saat ini, Greater Gabbard di Inggris. Mereka hanya menghasilkan 504 megawatt dengan 140 turbin. Energi ini cukup untuk kekuatan hampir satu juta rumah.

    Setiap turbin akan berada di dasar laut dengan contraption mengapung di rangka baja yang berlabuh di landas kontinen. Sebuah pemberat akan membuat mereka berdiri tegak. Setiap 2 megawatt turbin akan berdiri sekitar 656 meter.

    Manajer proyek, Takeshi Ishihara dari Universitas Tokyo, mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga angin ini akan dirancang untuk menghadapi gempa bumi besar dan tsunami. Pembangkit ini didesain untuk relatif tanpa cedera saat bencana besar.

    Proyek ini harus selesai pada 2020. Halangan terbesar terkait dana proyek ini. Meski begitu, ada rencana untuk membangun taman tenaga surya di prefektur. Negara secara keseluruhan telah menempatkan $ 16,3 miliar dalam proyek-proyek energi terbarukan pada tahun 2012 saja.

    DISCOVERY NEWS | ISMI WAHID


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.