Hollande: Intervensi Prancis ke Mali Dibenarkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Perancis tiba di bandara Bamako, dalam rangka intervensi militer di Mali (17/1). AP Photo/Jerome Delay

    Tentara Perancis tiba di bandara Bamako, dalam rangka intervensi militer di Mali (17/1). AP Photo/Jerome Delay

    TEMPO.CO, Paris - Presiden Prancis, Francois Hollande, mengatakan, krisis sandera di Aljazair merupakan bukti bahwa intervensi militer Prancis ke Mali adalah benar. Berbicara dengan para pengusaha di Paris, Kamis, 17 Januari 2013, Hollande menerangkan, "Apa yang terjadi di Aljazair merupakan bukti nyata bahwa keputusan saya intervensi ke Mali adalah benar."

    Pernyataan Hollande disampaikan beberapa jam setelah 1.400 kontingen pasukan Prancis tiba di negara Afrika Barat. "Jumlah itu akan ditambah hingga 2.500 pasukan ke negara bekas koloni Prancis," kata  Menteri Pertahanan Prancis, Jean-Yves Le Drian.

    Para serdadu yang dikirimkan negara Afrika Barat itu sebagai bagian dari operasi niliter guna melawan kelompok-kelompok Islam yang berafiliasi dengan al-Qaeda
    di daerah yang mereka kuasai di utara Mali. Penambahan pasukan itu dianggap begitu cepat sejak Prancis mengerahkan tentaranya pada Jumat, 11 Januari 2013, setelah kelopok pejuang Islam menguasai Kota Konna.

    Pada Rabu, 16 Januari 2013, pasukan Prancis mulai melakukan perang darat secara langsung melawan para pejuang yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda, termasuk Ansar al-Dine dan Tuareg yang menguasai kawasan utara Mali pada April 2012.

    Hingga Kamis, 17 Januari 2013, militer Mali didukung pasukan Prancis masih terlibat baku tembak dengan kelompok-kelompok bersenjata untuk mengambil alih kembali Kota Konna. Selain di Kota Konna, Prancis terlibat pertempuran di Kota Diabaly yang dikontrol oleh pasukan pemerintah dan pemberontak pada Senin, 14 Januari 2013. Para pemberontak terus melakukan perlawanan sengit setelah Prancis melakukan serangan udara melalui jet-jet tempurnya di sekitar Konna.

    AL JAZEERA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.