SBY Terima Kunjungan Perkenalan Shinzo Abe

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. REUTERS/Kham

    Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. REUTERS/Kham

    TEMPO.CO, Jakarta - Usai menerima Presiden Republik Argentina Cristina de Kirchner, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan kedatangan tamu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Jumat, 18 Januari 2013 mendatang. Abe akan melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari, 18-19 Januari 2013.

    Kunjungan ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan perkenalan Abe setelah dilantik pada Desember 2012 lalu. Indonesia menjadi salah satu tujuan dari rangkaian kunjungan dia ke beberapa negara ASEAN seperti Thailad dan Vietnam.

    "Dalam pertemuan bilateral, akan dibahas upaya pengembangan kerja sama, terutama merujuk kemitraan strategis yang telah disepakati kedua negara pada 2006," kata Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Rabu 16 Januari 2013.

    Dalam kunjungan perkenalan ini, tidak ada nota kesepahaman antarkedua negara. Tetapi, posisi Jepang masih merupakan pangsa pasar utama Indonesia di lingkup Asia. Nilai perdagangan bilateral pada 2011 mencapai US$ 53,1 miliar. Hingga Oktober 2012, nilai perdagangan bilateral Indonesia mencapai US$ 44,85 miliar.

    Sedang untuk nilai investasi Jepang ke Indonesia, selama 2011 mencapai US$ 1,51 miliar dan pada Januari-Oktober 2012, nilai investasinya mencapai US$ 1,78 miliar.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang dicanangkan oleh Shinzo Abe. Hal ini memudahkan untuk mengukur perkembangan hubungan bilateral kedua negara.

    Dalam kunjungannya ini, Abe juga akan memberikan pidato terkait kebijakan luar negeri Jepang. Di Jakarta, Abe sekaligus mengunjungi Economic Research Institute For ASEAN and East Asia (ERIA).

    ARYANI KRISTANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.