Sembuh, Hillary Clinton Siap Bersaksi di Kongres  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hillary Rodham Clinton. (AP Photo/Susan Walsh, Pool, File)

    Hillary Rodham Clinton. (AP Photo/Susan Walsh, Pool, File)

    TEMPO.CO, Washington - Setelah tertunda satu bulan karena alasan kesehatan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, akan memberikan kesaksian di depan Kongres pada tanggal 23 Januari. Ia akan ditanyai seputar serangan di Kedutaan AS di Benghazi, Libya, yang menewaskan duta besarnya.

    Clinton semula akan tampil di hadapan komite pada tanggal 20, tetapi dibatalkan setelah dia mengalami gegar otak ketika dia pingsan karena dehidrasi. Dokter kemudian menemukan ada gumpalan darah di kepalanya sehingga Clinton harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari.

    Kongres ingin mempertanyakan tentang serangan yang menewaskan Duta Besar AS, Christopher Stevens, dan tiga orang Amerika lainnya pada 11 September tahun lalu. Utamanya, terkait jaminan keamanan di perwakilan AS di luar negeri.

    Ed Royce, Ketua Komite Urusan Luar Negeri Kongres, mengatakan dia ingin Clinton menjelaskan mengapa serangan itu tidak  diantisipasi dan apa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk  melindungi diplomat dan fasilitas diplomatik AS.

    "Adalah penting untuk mempelajari semua yang kita dapat tentang apa yang terjadi di Benghazi karena tak menutup kemungkinan bisa terjadi lagi," kata Royce dalam sebuah pernyataan.

    Serangan di Benghazi mendulang kritik tajam pada Departemen Luar Negeri. Sebuah penyelidikan independen bulan lalu menemukan kesalahan dalam perencanaan keamanan dan manajemen internal di departemen itu. Pejabat yang berwenang di kantor Hillary mengundurkan diri dari jabatannya dan tiga  lainnya dibebastugaskan terkait hal itu.

    REUTERS | TRIP B



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.