Fatah dan Hamas Bertemu di Mesir Demi Persatuan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah-kiri) dan petinggi Hamas Khaled Mashaal (tengah-kanan) saling berjabat tangan pada deklarasi penyatuan di Kairo, Mesir  (4/5). AP/Hamas Media Office

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah-kiri) dan petinggi Hamas Khaled Mashaal (tengah-kanan) saling berjabat tangan pada deklarasi penyatuan di Kairo, Mesir (4/5). AP/Hamas Media Office

    TEMPO.CO, Kairo - Para pemimpin Fatah dan Hamas bertemu di Kairo, ibu kota Mesir, Rabu, 9 Januari 2013, untuk membicarakan rekonsiliasi demi bersatunya rakyat Palestina yang telah lama tercabik-cabik.

    Juru bicara kantor kepresidenan, Mohammed Mursi, mengatakan, pada pertemuan tersebut, Presiden Mesir bertindak selaku mediator pembicaraan antara Mahmoud Abbas, selaku Presiden Otoritas Palestina (PA), dan pemimpin Hamas, Khaled Meshaal.

    Dua partai besar panutan rakyat Palestina ini pernah meneken kesepakatan di Kairo pada pertengahan 2011. Namun ada beberapa poin penting dalam permufakatan tersebut yang tak pernah diimplementasikan.

    Menanggapi pertemuan kedua pemimpin itu, pejabat dari Fatah dan Hamas mengatakan, pembicaraan Rabu akan fokus pada mempersatukan pemerintah dengan cara menyelenggarakan pemilihan presiden dan anggota parlemen.

    Hamas merupakan partai pemenang pemilu dan menguasai pemerintahan di Jalur Gaza pada 2007. Sebaliknya, Fatah berkuasa di Tepi Barat. Keduanya belum lama saling memberikan izin kepada para pendukungnya untuk melakukan unjuk rasa gembira di wilayah masing-masing.

    Hamas membolehkan ribuan penyokong Fatah berpesta gembira di kawasan pesisir pantai Jalur Gaza. Demikian pula sikap yang diambil Fatah, mereka tak melarang ketika simpatisan Hamas melakukan reli di Tepi Barat, kawasan yang mereka kuasai.

    AL JAZEERA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.