Pemberontak Suriah Bebaskan 48 Sandera Iran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pemberontak Suriah mengikuti sesi latihan di Maaret Ikhwan, dekat Idlib, Suriah, Senin (17/12). AP/Muhammed Muheisen

    Para pemberontak Suriah mengikuti sesi latihan di Maaret Ikhwan, dekat Idlib, Suriah, Senin (17/12). AP/Muhammed Muheisen

    TEMPO.CO, Damaskus - Kelompok pemberontak Suriah membebaskan 48 warga Iran yang mereka tangkap tahun lalu. Pembebasan ini adalah barter untuk sejumlah rekan mereka yang disekap oleh pasukan keamanan Suriah, demikian siaran televisi pemerintah Iran, Press TV.

    Dalam siaran tersebut tak disebutkan secara khusus jumlah tahanan yang dibebaskan oleh pemerintah, namun di antara mereka ada yang berasal dari Turki.

    Pada Rabu dini hari waktu setempat, 9 Januari 2013, lembaga kemanusiaan Turki, IHH, mengatakan, pemerintah Suriah akan membebaskan 2.130 tahanan untuk ditukarkan dengan warga negara Iran yang ditangkap pasukan pemberontak.

    Bulent Yildrim, Kepala IHH, di Damaskus, berperan dalam membantu perundingan barter tahanan tersebut. "Ini adalah hasil diplomasi berbulan-bulan dari organisasi kami," kata seorang juru bicara IHH, Serkan Nergis, kepada kantor berita AFP.

    Juru bicara Tentara Pembebasan Suriah (FSA), Ahmed al-Khatib, membenarkan kesepakatan pembebasan tersebut. Dia katakan, barter pembebasan itu berkat negosiasi yang dilakukan oleh Turki dan Qatar.

    Warga negara Iran ditangkap di Damaskus, ibu kota Suriah, pada Agustus 2012, oleh para pemberontak. Menurut pemberontak, para tahanan itu merupakan anggota pengawal revolusi Iran. Hal itu, jelas mereka, berdasarkan kartu identitas yang dimiliki sebagai anggota militer Iran. Teheran menolak tuduhan tersebut, seraya mengatakan, saat ditangkap mereka sedang melakukan perjalanan rohani mengunjungi tempat suci di Suriah bagi kaum Syiah.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

       


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.