Presiden Palestina, Mahmoud Abbas Ikut Misa Natal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Palestina Mahmoud Abbas. AP/John Minchillo

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas. AP/John Minchillo

    TEMPO.CO, Jakarta -  Di tengah ramainya perdebatan di Tanah Air soal boleh-tidaknya umat muslim mengucapkan Selamat Natal terhadap kaum Nasrani, Presiden Palestina Mahmoud Abbas ternyata ikut serta dalam misa Natal di Bethlehem setiap tahunnya.

    Mahmoud Abbas selalu ambil bagian dalam misa yang dirayakan di tempat yang banyak orang meyakini sebagai tempat lahirnya Yesus Kristus, bersama seluruh peziarah yang datang dari berbagai negara.

    Pada misa Natal tahun lalu misalnya, ia sempat menyampaikan harapannya pada makan malam sebelum misa. Mahmoud Abbas berharap dapat mengimplementasikan perdamaian di seluruh wilayah Palestina.

    “Kita ini saudara yang percaya akan kedamaian dan bekerja sama untuk menerapkan kedamaian itu,” ujarnya seperti ditayangkan situs YouTube.

    Mahmoud hadir di Bethlehem hanya beberapa hari setelah Palestina mengambil langkah signifikan untuk mengikutsertakan Kelompok Hammas dan Jihad Islam dalam Organisasi Pembebasan Palestina.

    Sementara itu, baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal bagi umat Nasrani. Fatwa itu memang muncul saat MUI diketuai oleh Prof. Buya Hamka pada 1981.

    Bagi beberapa tokoh, fatwa itu masih memungkinkan untuk didiskusikan lebih lanjut dan diubah. Seperti Gus Sholah dan mantan presiden Jusuf Kalla yang tetap mengucapkan selamat Natal.

    Majelis Ulama Indonesia menyarankan umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk agama Nasrani. "Itu jadi perdebatan, sebaiknya enggak usah sajalah," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Maruf Amin di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2012.

    TRI ARTINING PUTRI | YOUTUBE

    Berita lainnya:
    Samsung Galaxy Grand, Layar Jumbo Resolusi Mini
    Foto Majalah Dewasa, Tina Toon Ambil Positifnya

    Polah Dahlan Iskan di Jam Makan Siang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.