Menteri Malaysia: Beri Kesempatan Habibie Menjawab  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BJ Habibie, menunjukan medali emas Edward Warner Award karena dianggap sebagai orang paling berjasa di industri dirgantara sipil dunia dari International Civil Aviation Organisation pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2012 di Gedung Sate, Bandung, (10/8). TEMPO/Prima Mulia

    BJ Habibie, menunjukan medali emas Edward Warner Award karena dianggap sebagai orang paling berjasa di industri dirgantara sipil dunia dari International Civil Aviation Organisation pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2012 di Gedung Sate, Bandung, (10/8). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Polemik atas tajuk rencana tulisan Zainudin Maidin di koran Utusan Malaysia rupanya mendapat perhatian Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia, Rais Yatim. Melalui pesan pendek yang dikirim kepada wartawan Indonesia yang ada di Malaysia, Rais menegaskan bahwa tulisan mantan menteri penerangan itu tidak mewakili Malaysia.

    "Tulisan Zainudin itu adalah pernyataan pribadinya dan tidak mewakili pemerintah Malaysia," kata Rais Yatim. Ia berharap hubungan erat antarpemerintah dan rakyat Indonesia-Malaysia tidak terpengaruh dengan polemik tulisan Zainudin.

    Rais Yatim berpendapat bahwa koran Utusan Malaysia seharusnya memberi peluang kepada B.J. Habibie ataupun melalui wakilnya untuk membuat tanggapan dan penjelasan di koran pelat merah itu.

    Zainudin Maidin menulis tajuk rencana koran Utusan Malaysia edisi 10 Desember 2012 dengan judul Persamaan B.J. Habibie dengan Anwar Ibrahim. Pria yang senang berkunjung ke daerah Puncak, Bogor, ini menggambarkan Habibie sebagai sosok egois, memualkan, serta pengkhianat bangsa.

    Dalam wawancara dengan Tempo di kediamannya di daerah Putra Jaya, Selasa, 11 Desember, Zainudin mengaku penilaiannya didasarkan pada persepsi umum, termasuk informasi yang didapatnya dari sopir taksi di Jakarta.

    Habibie sendiri menanggapi itu dengan tenang.

    MASRUR (Kuala Lumpur)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.