Krisis Kongo, Pemberontak M23 Setuju Tarik Pasukan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Thomas Lubanga. AP/Evert-Jan Daniels

    Thomas Lubanga. AP/Evert-Jan Daniels

    TEMPO.CO, Goma - Pasukan pemberontak M23 dilaporkan setuju menarik diri dari Kota Goma, sebelah timur Republik Demokratik Kongo, yang mereka kuasai sejak pekan lalu. Kendati demikian, pertempuran sengit masih berlangsung antara pasukan pemerintah dengan pemberontak.

    Pada sebuah pertemuan darurat, Jumat, 23 November 2012, para pemimpin regional memerintahkan pemberontak M23 meninggalkan Goma pada Ahad, 25 November 2012. Penarikan ini disusul hal yang sama oleh pasukan pemerintah sesuai perintah komandan senior Kolonel Antoine Manzi.

    Pertempuran kedua belah pihak sejak tujuh bulan silam menyebabkan sekitar 500 ribu orang meninggalkan rumah masing-masing guna menyelamatkan diri. Dua negara, Uganda dan Rwanda, menolak keras tuduhan PBB yang menyebutkan bahwa kedua negeri itu menyokong pemberontak M23.

    Komandan pemberontak M23, Sultani Makenga, Senin, 26 November 2012, terbang ke Uganda untuk berkonsultasi usai Kepala Pasukan Pertahanan Uganda, Aronda Nyakayirima, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia telah menyetujui pasukan pemberontak menarik diri dari Goma. Ketika ditanya oleh kantor berita AFP, Kolonel Manzi menjawab singkat, "Kabar tersebut benar."

    Pemberontak M23 dan para pemimpin Rwanda hampir semuanya berasal dari satu etnis, yakni Tutsis. Pada Selasa, 27 November 2012, Rwanda menuduh rival dari kelompok pemberontak Hutu menyerang sebuah teritori tak jauh dari perbatasan Kota Goma.

    BBC | CHOIRUL

    Berita lain:
    Cerita Warga Israel Soal Gaza ke Tempo I

    Cerita Warga Israel Soal Gaza ke Tempo II 

    Cerita Warga Israel Soal Gaza ke Tempo III 

    Nigeria Tawarkan Hadiah untuk Pentolan Boko Haram 

    Tukang AC Temukan Emas di Wadah Makanan Bayi



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.